Aceh menjadi salah satu daerah yang memiliki status otonomi khusus di Indonesia. Salah satu kekhususan yang dimiliki Aceh adalah diberlakukannya Qanun sebagai implementasi otonomi khusus berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah. Namun, yang menjadi persoalan dalam pemberlakuan Qanun adalah mengenai batasan materi muatan dan juga kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai bahan untuk memahami dan menganalisa persoalan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan Qanun merupakan perundang-undangan dengan derajat setingkat peraturan daerah yang berlaku di Provinsi/Kabupaten lain di Indonesia.

---

Aceh is one of the regions that has special autonomy status inIndonesia. One of Aceh’s specialties is the enactment of Qanun as the implementation of special autonomy based on article 18 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In addition, in article 18 paragraph (6) of The Constitution of the Republic of Indonesia 1945 stated that regional governments have the right to stipulate regional regulations and other regulations to carry out regional autonomy. However, what becomes a problem in enforcing the Qanun is regarding the limitations of content and also its position in the hierarchy of  laws and regulations in Indonesia. In this research, a normative juridical research method is used which makes law and regulations as material for understanding and analyzing problems. The results obtained in this study show that Qanun are law with a degree on the same level as regional regulations that apply in other provinces/regincies in Indoneisa.