Penelitian ini membahas mengenai analisis pertimbangan hukum Hakim tentang pelaksanaan RUPS Luar Biasa Sirkuler PT yang telah dinyatakan pailit dalam Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2020/PN Niaga Sby. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan RUPS Luar Biasa Sirkuler PT yang telah dinyatakan pailit dalam Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2020/PN Niaga Sby., serta untuk menganalisis tanggung jawab Notaris yang telah membuat Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Sirkuler yang telah dibatalkan dalam Putusan tersebut. Metode penelitian ini adalah penelitian doktrinal, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan RUPS Luar Biasa Sirkuler PT T.M.J. tidak sah karena dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Kurator, pertimbangan hukum Hakim yang hanya mendasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Jo. Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU untuk membatalkan pelaksanaan RUPS Luar Biasa Sirkuler PT T.M.J. kurang tepat, ketentuan yang lebih tepat untuk dijadikan sebagai dasar hukum pembatalan pelaksanaan RUPS Luar Biasa Sirkuler PT T.M.J. tanpa persetujuan Kurator adalah ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPT. Dapat dikatakan demikian karena norma yang terdapat dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPT tersebut juga berlaku terhadap perubahan data Perseroan karena data Perseroan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari anggaran dasar Perseroan. Tanggung jawab Notaris yang telah membuat Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Sirkuler yang telah dibatalkan dalam Putusan Nomor7/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2020/PN Niaga Sby. meliputi tanggung jawab secara administratif dan tanggung jawab secara perdata. Tanggung jawab Notaris secara administratif timbul karena telah dilanggarnya Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dan terhadap pellanggaran tersebut Notaris dapat dikenakan sanksi administratif. Tanggung jawab Notaris secara perdata timbul karena akta yang dibuat oleh Notaris menimbulkan kerugian pada pihak lain dan berdasarkan Pasal 84 UUJN Jo. Pasal 1365 KUHPerdata, Notaris tersebut dapat dituntut untuk mengganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum.

---

This study discusses the analysis of the judge's legal considerations regarding the implementation of the Circular Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) of limited company that have been declared bankrupt in Verdict Number 7/Pdt.SusG.Lain-Lain/2020/PN Niaga Sby. The purpose of this study were to analyze the legitimacy of the Circular Extraordinary GMS of limitedd company which has been declared bankrupt in Verdict Number 7/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2020/PN Niaga Sby., as well as to analyze the responsibility of the Notary who has made the Deed of Meeting Resolutions Circular Extraordinary GMS which have been canceled in the Verdict. This study method was doctrinal study, the data used in this study was secondary data, the legal materials used were primary and secondary legal materials. The results of this study were that the implementation of circular extraordinary GMS of T.M.J. ltd.was illegitimate, due to it was done without the consent of the Curator, the judge's legal considerations were only based on the provisions of Article 1 paragraph (1) Jo. Article 69 paragraph (1) of the Bankruptcy Law to cancel the implementation of the Extraordinary Circular GMS of T.M.J. ltd. was inaccurate, a more appropriate provision to serve as a legal basis for canceling the implementation of the Circular Extraordinary GMS of T.M.J. ltd. without the approval of the Curator was the provisions of Article 20 paragraph (1) Limited Company Law, because the norms contained in the provisions of Article 20 paragraph (1) Limited Company Law also apply to changes in Company data because Company data is an integral part of the Company's articles of association. The liability of the Notary who has made the Deed of Decision of the Circular Extraordinary GMS which has been canceled in Verdict Number 7/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2020/PN Niaga Sby. includes administrative liability and civil liability. Administrative liability of a Notary arises because Article 16 paragraph (1) letter a of Notary Law has been violated and for such violation a Notary maight be subject to administrative sanctions. Notary civil liability arises because the deed made by the Notary causes loss to other parties and based on Article 84 of Notary Law Jo. Article 1365 of the Civil Code, the Notary could be sued to compensate for damages on the basis of a tort.