Penelitian ini terkait kepastian hukum bagi donatur dalam kegiatan donation based crowdfunding dengan studi kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengkaji perbandingan pengaturan donation based crowdfunding di Indonesia dengan negara Singapura dan India; (2) untuk menganalisis kepastian hukum bagi donatur dalam kegiatan donation based crowdfunding di Indonesia terkait kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap-ACT. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penulisan hukum normative. Adapun hasil yang didapatkan oleh penulis melalui penelitian ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan donation-based crowdfunding telah tersedia meskipun belum terintegrasi dan masih terpisah-pisah, namun demikian peraturan yang ada belum sepenuhnya melindungi hak-hak donatur dan memberikan kepastian hukum bagi donatur dalam kegiatan donation based crowdfunding. Hal ini terbukti dengan adanya kasus dugaan penyimpangan dana donasi oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Untuk itu perlu segera dirumuskan dan diterapkan aturan perundangan yang khusus mengatur kegiatan donation based crowdfunding agar dapat lebih memberikan kepastian hukum bagi donatur. Pengalaman-pengalaman negara tetangga yakni Singapura dan India yang dapat diadopsi dan menjadi referensi untuk menyusun peraturan perundangan yang terintegrasi.

---

This research is related to the law for donors in crowdfunding-based donation activities with a case study of the Aksi Cepat Tanggap Foundation. The objectives of this study are (1)to examine comparisons of donation-based crowdfunding arrangements in Indonesia with Singapore and India; (2) to analyze legal certainty for donors in donation-based crowdfunding activities in Indonesia related to the Aksi Cepat Tanggap Foundation – ACT case. This research was is compiled using normative legal writing method. The results obtained by the authors through this research are that the laws and regulations in Indonesia that regulate donation-based crowdfunding activities are available even though they are not yet integrated and are still fragmented, however, the existing regulations do not fully protect the rights of donors and provide legal certainty for donors in donation-based crowdfunding activities. This is proven by the case of alleged misappropriation of donation funds by the Aksi Cepat Tanggap Foundation. For this reason, it is necessary to immediately formulate and apply legislation that specifically regulates donation-based crowdfunding activities so that they can provide more legal certainty for donors. The experiences of neighboring countries, namely Singapore and India, which can be adopted and used as references for drafting integrated laws and regulations.