Direksi dan Komisaris merupakan organ dari Perseroan Terbatas yang memiliki tugas masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar dari Perseroan Terbatas. Direksi bertugas untuk mengurus sehari-hari kegiatan Perseroan sesuai dengan kegiatan usaha dari Perseroan, sedangkan Komisaris bertugas untuk mengawasi Direksi dalam kegiatan usaha Perseroan. Karena Direksi dan Komisaris merupakan wakil dari Perseroan maka jika terjadi kerugian terhadap Perseroan dapat dimintai pertanggungjawaban. Jika Perseroan dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga dan harta dari perseroan lebih sedikit dibanding dengan utangnya maka Direksi dan Komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban. Salah satu utangnya adalah utang pajak, Direksi dan Komisaris sebagai wakil dari Perseroan menurut Undang-Undang sebagai penanggung pajak. Penelitian ini akan menjawab beberapa permasalahan seputar; pertama, Bagaimana pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris terhadap utang pajak Perseroan Terbatas yang pailit; kedua, Bagaimana pertanggungjawaban ideal Direksi dan Komisaris terhadap utang pajak Perseroan Terbatas yang pailit. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum normatif dengan data sekunder yang didukung dengan data primer serta dianlisis secara deskriptif-kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini ialah; pertama, Pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris terhadap Utang Pajak Perseroan Terbatas yang pailit yaitu jika harta Perseroan tidak cukup untuk membayar utang pajak maka Direksi dan Komisaris sebagai penanggung pajak harus bertanggung jawab secara pribadi atau secara renteng; kedua, secara ideal menurut Doktrin Ulta Vires tersebut Direksi dan Komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi maupun secara renteng jika Komisaris melakukan kesalahan atau kelalaian. Mengatur batas-batas apa saja jika Direksi dan Komisaris bertanggung jawab terhadap utang pajak dari Perseroan Terbatas jika mengalami kepailitan merupakan saran dari penelitian ini.

---

Directors and Commissioners are organs of a Limited Liability Company which have their respective duties in accordance with laws and regulations and the Articles of Association of a Limited Liability Company. The Board of Directors is tasked with managing the day-to-day activities of the Company in accordance with the business activities of the Company, while the Commissioners are tasked with supervising the Directors in the Company's business activities. Because the Directors and Commissioners are representatives of the Company, if a loss occurs to the Company, they can be held accountable. If the company is declared bankrupt by the Commercial Court and the company's assets are less than its debts, the directors and commissioners can be held accountable. One of the debts is tax debt, the Directors and Commissioners as representatives of the Company according to the law as tax bearers. This research will answer several problems around; first, what are the responsibilities of the Directors and Commissioners for the tax debt of a bankrupt Limited Liability Company; second, what is the ideal accountability of the Board of Directors and Commissioners for the tax debt of a bankrupt Limited Liability Company. This research is a form of normative legal research with secondary data supported by primary data and analyzed descriptively-qualitatively. The approach in this study is a conceptual and statutory approach. The results of this study are; first, the accountability of the Directors and Commissioners for the Tax Debt of a bankrupt Limited Liability Company, namely if the Company's assets are insufficient to pay the tax debt, the Directors and Commissioners as tax bearers must be responsible individually or jointly; secondly, ideally according to the Ulta Vires Doctrine, the Board of Directors and Commissioners can be held accountable individually or jointly if the Commissioner commits a mistake or negligence. Setting limits if the Directors and Commissioners are responsible for the tax debt of a Limited Liability Company in the event of bankruptcy is a suggestion from this research.