Tesis ini membahas mengenai Perubahan Perilaku Pelaku Usaha dalam Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sejak berlakunya Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 tahun 2019, perubahan perilaku pelaku usaha menjadi salah satu kesempatan bagi pelaku usaha dengan melakukan perubahan perilaku sebagai salah satu bagian penanganan perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Perubahan perilaku sebagai komitmen dari pelaku usaha dituangkan dalam bentuk Pakta Integritas yang pelaksanaannya merupakan objek pengawasan dari Komisi yang dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani penyelidikan. Tidak hanya di Indonesia, adapun negara-negara lain yang menerapkan komitmen mengenai perubahan perilaku pelaku usaha salah satunya adalah Jerman dan United Kingdom. Perubahan perilaku yang dikenal dengan istilah Commitment Decision menerapkan bahwa komitmen dapat dinegosiasikan ulang, diganti atau bahkan dilepaskan secara konsensual atau untuk keuntungan perusahaan terkait bahkan di luar ketentuan ekspisit yang mengatur pembukaan kembali prosedur. Berbeda dengan perubahan perilaku pelaku usaha yang diatur di Indonesia dimana pelaku usaha lah yang mengajukan namun kesempatannya ditawarkan oleh KPPU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menawarkan perubahan perilaku kepada terlapor atau tidak sedangkan di Jerman maupun United Kingdom komitmen perubahan perilaku diajukan oleh terlapor. Indonesia sebaiknya mengadopsi tentang penerapan perubahan perilaku yang berlaku di EU dimana apabila sebagian dari terlapor yang diduga melanggar ketentuan UU No. 5/1999 hendak melakukan perubahan perilaku diberi kesempatan dan/atau diakomodasi. Akomodasi atas good faith tersebut dapat diterapkan pula dalam keringanan sanksi yang dijatuhkan jika perkara berlanjut ke tahap pemeriksaan lanjutan. Terkait dengan Pakta Integritas sebaiknya dibuka untuk dapat diakses oleh publik sehingga publik memiliki kesempatan untuk menilai pelaksanaan dari Pakta Integritas. Untuk segi pengawasan sebaiknya jangka waktu pengawasan akan pelaksanaan Pakta Integritas diperpanjang guna memberikan waktu yang cukup bagi pelaku usaha menunjukkan niat baiknya.

---

This thesis discusses the Changes in the Behavior of Business Actors in Handling Cases at the Commission for the Supervision of Business Competition. Since the enactment of the Regulation of the Commission for the Supervision of Business Competition Number 1 of 2019, changes in the behavior of business actors have become an opportunity for business actors to change their behavior as part of handling cases at the Commission for the Supervision of Business Competition. Changes in behavior as a commitment from business actors are outlined in the form of an Integrity Pact whose implement ation is the object of supervision from the Commission carried out by the work unit handling the investigation. Not only in Indonesia, as for other countries that have implemented commitments regarding changes in the behavior of business actors, one of which is Germany and the United Kingdom. The change in behavior known as the Commitment Decision applies that commitments can be renegotiated, replaced or even released consensually or for the benefit of the company concerned even outside the explicit provisions governing the reopening of the procedure. It is different from changes in the behavior of business actors which are regulated in Indonesia where it is the business actors who propose but the opportunity is offered by the KPPU as an institution that has the authority to offer behavior changes to the reported party or not, while in the UK and Germany the commitment to change behavior is proposed by the reported party. Indonesia should adopt the implementation of behavior change that applies in the EU where if some of the reported allegedly violating the provisions of Law no. 5/1999 wishing to change behavior is given the opportunity and/or accommodated. Accommodation on good faith can also be applied in the relief of sanctions imposed if the case proceeds to the advanced examination stage. Regarding the Integrity Pact, it should be opened to be accessible to the public so that the public has the opportunity to evaluate the implementation of the Integrity Pact. In terms of supervision, it is advisable to extend the period of supervision over the implementation of the Integrity Pact in order to provide sufficient time for business actors to show their good intentions.