Perkawinan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menuju pembentukan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sejalan dengan Undang-undang Perkawinan yang menganut asas monogami. Asas monogami ini sendiri tidak mutlak melainkan memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang hendak memiliki istri lebih dari seorang. Dengan adanya syarat-syarat yang cukup sulit untuk dipenuhi oleh seorang suami, maka banyak sekali kasus pernikahan poligami yang tidak dijalankan berdasarkan syarat-syarat sebagaimana yang diatur pada Undang-undang Perkawinan. Kasus pembatalan perkawinan yang diajukan oleh istri pertama terhadap perkawinan kedua suaminya yang sebagaimana ada dalam Putusan Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.JS. Penelitian yang akan dibahas yaitu mengenai mekanisme pencabutan buku nikah yang perkawinannya telah dibatalkan serta akibat hukum dari putusan tersebut serta kedudukan status anak yang telah dilahirkan pada pernikahan yang telah dibatalkan oleh pengadilan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan data utama yang digunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Saran dalam penulisan ini adalah Kantor Urusan Agama diharapkan untuk membenahi sistem saat melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan perkawinan dan setiap anak yang telah dilahirkan dari pernikahan yang batal dapat memnbuat akta otentik mengenai harta warisan dari kedua orangtuanya sehingga jelas bagian-bagian yang di dapatkan oleh setiap ahli waris.

---

Marriage is desired by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which leads to the formation of a happy and eternal family or household based on Belief in One Almighty God. In line with the Marriage Law which adheres to the principle of monogamy. The principle of monogamy itself is not absolute but has conditions that must be met by a husband who wants to have more than one wife. With conditions that are quite difficult for a husband to fulfill, there are many cases of polygamous marriages that are not carried out based on the conditions stipulated in the Marriage Law. The case of annulment of marriage filed by the first wife against her husband's second marriage as contained in Decision Number 4302/Pdt.G/2021/PA.JS. The research that will be discussed is regarding the mechanism for revoking the marriage book whose marriage has been annulled and the legal consequences of the decision and the status of the child who has been born in a marriage that has been annulled by the court. The method used is the normative legal research method, with the main data used secondary data obtained from library materials in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The suggestion in this writing is that the Office of Religious Affairs is expected to fix the system when examining documents for marriage requirements and every child who has been born from an annulled marriage can make an authentic deed regarding the inheritance from both parents so that the parts that each heir gets are clear.