Mineral dan Batubara sebagai salah satu komoditas industri yang berasal dari kekayaan alam Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan pokok bahasan utama dalam studi ini. Produk legislasi yang mengatur tentang Mineral dan Batubara tidak berdiri sendir tetapi juga berkaitan dengan undang-undang lain meliputi Undang-Undang tentang Energi, Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang tentang Penanaman Modal, Undang-Undang tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup serta peraturan delegasi lainnya. Permasalahan terjadi ketika Pemerintah menerbitkan paket kebijakan untuk mengamankan ketahanan energi nasional melalui instrumen Domestic Market Obligation yang ditetapkan secara berkala tiap tahun oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral guna mengatur jumlah kebuthan batubara dalam negeri, patokan harga, skema pemasokan termasuk kebijakan denda yang akan diterapkan. Studi ini akan membahas permasalahan mengenai perkembangan bentuk regulasi sanksi bagi produsen batubara yang tidak dapat memenuhi kewajiban DMO. Selain itu, riset ini juga akan mengulas analisis yuridis pengaturan sanksi bagi produsen batubara yang tidak dapat memenuhi kewajiban DMO. Selanjutnya akan dibahas pula mengenai dampak kebijakan DMO dan pelarangan ekspor batubara terhadap negara lainnya. Hasil studi menunjukkan bahwa perkembangan bentuk regulasi sanksi bagi produsen batubara yang tidak dapat memenuhi kewajiban DMO cukup signifikan. Pemberian sanksi yang dilakukan tidak melalui asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik karena penetapan Keputusan Menteri ESDM tentang Sanksi DMO tidak memiliki alas hukum yang kuat. PP tentang Penetapan Jenis PNBP mensyaratkan instrumen hukum yang digunakan adalah UU, PP, Kontrak, atau Peraturan Menteri. Dampak kebijakan DMO dan pelarangan ekspor batubara mendapat respon penolakan karena kebijakan proteksionis ini dilakukan mendadak dan tanpa terencana sebelumnya. Selain itu kebijakan tersebut juga ditetapkan tanpa adanya konsultasi publik sehingga memicu banyak penolakan dari pemangku kepentingan.

---

Minerals and Coal, as one of the industrial commodities derived from Indonesia's natural wealth as stipulated in the Law on Mineral and Coal Mining, is this study's main subject matter. The products of legislation governing Minerals and Coal do not stand but also relate to other laws, including the Law on Energy, the Law on Electricity, the Law on Investment, the Law on Environmental Management and Protection and regulations. Other delegates. The problem occurred when the government issued a policy package to secure national energy security through the Domestic Market Obligation instrument, which was set periodically every year by the Minister of Energy and Mineral Resources to regulate the amount of domestic coal blindness, price benchmarks, supply schemes including fine policies to be implemented. This study will discuss the issue of the development of the form of sanctions regulation for coal producers unable to meet DMO obligations. In addition, this research will also review a juridical analysis of sanctions arrangements for coal producers unable to meet DMO obligations. Furthermore, it will also be discussed the impact of the DMO policy and the ban on coal exports to other countries. The study results show that developing a form of sanctions regulation for coal producers who cannot meet DMO obligations is quite significant. The provision of sanctions carried out is not through the principle of forming good laws and regulations because the determination of the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources on DMO Sanctions does not have a strong legal basis. Government Regulations on The Non-Tax State Income Types require that the legal instruments used are Laws, Government Regulations, Contracts, or Ministerial Regulations. The impact of the DMO policy and the ban on coal exports was rejected because this protectionist policy was carried out suddenly and without prior planning. In addition, the policy was also established without public consultation, triggering much resistance from stakeholders.