Dalam sebuah aktivitas ekonomi yang ideal, semua tagihan akan dibayarkan sesuai dengan termin kontrak yang disetujui oleh para pihak yang berkontrak. Begitu juga seharusnya untuk penyelesaian tagihan atas transaksi belanja pemerintah. Keterlambatan dalam penyelesaian tagihan atas belanja pemerintah akan berdampak pada sulitnya memprediksi arus kas yang akan keluar dari kas negara. Penelitian ini membandingkan implementasi penyelesaian tagihan kepada negara melalui Sistem Pembayaran Terjadwal (Scheduled Payment System) pada tiga negara yaitu Uni Eropa, United Kingdom (UK) dan Republik Dominika dibandingkan dengan sistem pembayaran eksisting di Indonesia dengan menarik kesimpulan, yaitu: pertama, praktik penyelesaian tagihan secara terjadwal sudah lazim di dunia internasional; kedua, idealnya semua transaksi belanja pemerintah masuk dalam skema pembayaran secara terjadwal; ketiga, pengaturan transaksi belanja dalam kriteria by system dan by input akan mempermudah implementasi kebijakan pembayaran secara terjadwal; dan keempat, diperlukan adanya pengembangan sistem aplikasi yang memadai sehingga implementasi sistem pembayaran terjadwal dapat berjalan secara maksimal.