Kedudukan hukum pemohon judicial review di Indonesia hanya perorangan warga negara Indonesia menyebabkan warga negara asing tidak dapat mengajukan judicial review, meskipun hak asasi manusia warga negara asing dirugikan atau dilangar dengan berlakunya perundang-undangan pelaksana. Oleh karena itu dalam penulisan ini dibahas, Kedudukan hukum pemohon dalam sistem pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia, Perbandingan kedudukan hukum pemohon warga negara asing dalam mengajukan judicial review di beberapa negara, kedudukan hukum pemohon warga negara asing dalam mengajukan judicial review di Indonesia. Untuk menjawab itu, digunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan undang-undang, kasus, konsep dan perbandingan. Dari penelitian di peroleh hasil bahwa kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan judicial review di Indonesia dapat dilihat melalui kualifikasi pemohon dan kualifikasi kerugian, kualifikasi pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik dan privat serta lembaga negara dan kualifikasi kerugian terhadap hak-hak yang telah diatur dan dijamin dalam UUD 1945. Kedudukan hukum pemohon hanya perorangan warga negara Indonesia menyebabkan warga negara asing yang mengalami kerugian hak asasi manusia tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Namun ada beberapa hakim konstitusi mengajukan pendapat berbeda yang pada intinya menyatakan bahwa pemohon warga negara asing seharusnya diberikan kedudukan hukum jika substandi permohonan judicial review berkaitan dengan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Perbandingan kedudukan hukum pemohon judicial review di beberapa negara seperti Jerman, Mongolia, Ceko, Goergia, Hungaria, Austria, Korea Selatan, Africa Selatan, Rusia dan Amerika Serikat, yang tidak membatasi warga negara asing sebagai pemohon judicial review, bahkan beberapa pemohon warga negara asing yang diterima kedudukan hukum dan permohonan dalam oleh negara pembanding tersebut. Kedudukan hukum pemohon warga negara asing yang tidak diterima di Indonesia menyebabkan terjadinya pelangaran terhadap prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia, yaitu hak diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan pengadilan dan hak persamaan dihadapan hukum dan pengadilan, dimana hak ini telah dijamin dalam UUD 1945. Dalil konstitusional mengenai pembatasan hak asasi ternyata tidak dapan menjamin oleh karena hak yang dilangar merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun. Sehingga perlu tangung jawab negara untuk memberikan kedudukan hukum melalui pembentukan peraturan yang baru dengan mencantumkan pemohon adalah setiap orang yang mengalami kerugian konstitusional sedangkan terhadap warga negara asing hanya pada kerugian yang termasuk dalam katagori non derogable rights sedangkan derogable rights tidak.

---

The legal standing of the applicant for judicial review in Indonesia is only an individual Indonesian citizen, causing foreign nationals to be unable to apply for a judicial review, even though the human rights of foreign nationals have been harmed or violated by the enactment of the implementing laws. Therefore, in this paper discussed, the legal position of the applicant in the system of testing the laws and regulations in Indonesia, the comparison of the legal position of the applicant for foreign nationals in filing a judicial review in several countries, the legal position of the applicant for a foreign citizen in filing a judicial review in Indonesia. To answer that, legal research methods are used with the approach of laws, cases, concepts and comparisons. From the research, it is found that the legal position in applying for a judicial review in Indonesia can be seen through the qualifications of the applicant and the qualifications for losses, the qualifications of the applicants are individual Indonesian citizens, indigenous peoples, public and private legal entities and state institutions and qualifications of loss to rights. Right that has been regulated and guaranteed in the 1945 Constitution. The legal standing of the applicant is only an individual Indonesian citizen, which means that foreign nationals who experience human rights losses cannot be accepted by the Constitutional Court. However, there were several constitutional judges who put forward a different opinion which basically stated that the foreign citizen applicant should be given a legal standing if the substance of the application for judicial review relates to human rights which cannot be reduced under any circumstances. Comparison of the legal standing of the applicants for judicial review in several countries, such as Germany, Mongolia, Czech, Goergia, Hungary, Austria, South Korea, South Africa, Russia and the United States, which do not limit foreign nationals as applicants for judicial review, even some applicants are foreign nationals the legal standing and application received by the comparable country. The legal standing of the applicant for foreign citizens who is not accepted in Indonesia causes violations of the principles of the rule of law and human rights, namely the right to be recognized as a person before the law and court and the right to equality before the law and court, where this right has been guaranteed in the 1945 Constitution. Constitutional arguments regarding the limitation of human rights are not guaranteed because the rights that are violated are human rights that cannot be limited under any circumstances. So it needs the responsibility of the state to provide a legal position through the formation of a new regulation by including the applicant is everyone who experiences a constitutional loss while foreigners only suffer losses which are included in the category of non derogable rights while derogable rights are not.