Koperasi adalah salah satu badan usaha penopang perekonomian bangsa di Indonesia, keberadaan koperasi modern yang ada saat ini pada awalnya disiasati oleh Rochdale Pioneers, praktik yang dilakukan Rochdale Pioneers 1844 lalu yang membuahkan esensi dari badan usaha koperasi, prinsip-prinsip koperasi. Prinsip koperasi sendiri adalah suatu identitas yang tidak bisa diganggu gugat dalam praktik perkoperasian di seluruh dunia, saat ini prinsip Koperasi telah disusun secara rapih oleh International Cooperative Alliance, di Indonesia sendiri prinsip Koperasi dianggap sebagai derivasi dari Pasal 33 UUD 1945. Hukum Koperasi Indonesia telah memiliki Pasal yang mengakomodir diakuinya prinsip sukarela anggota Koperasi baik dari UU Koperasi maupun dari peraturan pelaksananya, namun pasal-pasal yang mengatur tentang prinsip sukarela anggota Koperasi di Indonesia masih terdapat potensi untuk dilakukan penyimpangan terhadapnya. Skripsi ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip sukarela anggota melalui studi pada Putusan No.1/Pdt.G.S/2022/Pn.Trt Dan Putusan No.3/Pdt.G.S/2022/Pn.Trt.), yang hasilnya adalah prinsip sukarela anggota koperasi masih belum diterapkan dengan semestinya, penyimpangan terhadap prinsip ini juga berpengaruh pada simpanan anggota koperasi. Penelitian ini memiliki bentuk penelitian hukum normatif dengan studi pustaka dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

---

Cooperatives are one of the supporting business entities for the nation's economy in Indonesia. The existence of modern cooperatives that exist today was initially handled by the Rochdale Pioneers, a practice carried out by the Rochdale Pioneers in 1844 that resulted in the essence of cooperative business entities, cooperative principles. The cooperative principle itself is an identity that cannot be contested in cooperative practices throughout the world. Currently, the cooperative principles have been neatly compiled by the International Cooperative Alliance, in Indonesia itself the cooperative principle is considered a derivation of Article 33 of the 1945 Constitution. Indonesian Cooperative Law already has Articles that accommodate the recognition of the voluntary principle of cooperative members, both from the Cooperative Law and from its implementing regulations, but the articles governing the voluntary principle of cooperative members in Indonesia still have the potential for deviation from it. This thesis is intended to find out how the voluntary principle of members is implemented through studies on Decision No.1/Pdt.G.S/2022/Pn.Trt and Decision No.3/Pdt.G.S/2022/Pn.Trt.), the result of