Skripsi ini membahas tentang evaluasi penerapan Good Corporat Governance (GCG) dalam upaya menekan kasus korupsi di PTPN III. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Narasumber wawancara adalah pegawai instansi pada Divisi Sekretariat Perusahaan, Divisi Audit Internal, dan Divisi Manajemen Risiko pada PTPN III. Dokumen yang digunakan adalah Kebijakan Anti Korupsi dan Pencucian Uang Perusahaan dan dokumen-dokumen terkait tata kelola perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG berperan dalam menekan kasus korupsi di PTPN III melalui peran KPR dalam meningkatkan efektivitas manajemen risiko perusahaan termasuk risiko korupsi, peran AI yang optimal termasuk dalam mendeteksi dan mencegah tindak korupsi, peran pengawasan oleh Dekom seperti yang dituangkan dalam Board Manual dan implementasnya yang melibatkan komite-komite di bawah Dekom, keberadaan dan pelaksanaan kebijakan anti korupsi dan pencucian uang, serta keberadaan dan implementasi Whistleblowing System (WBS). Untuk lebih meningkatkan efektivitas penerapan GCG dalam upaya menekan potensi korupsi, penelitian ini merekomendasikan agar PTPN III melaksanakan pelatihan anti korupsi minimal 6 bulan sekali, mengintegrasikan pendeteksian korupsi dengan evaluasi pembukuan dan keseluruhan transaksi, melaksanakan pertemuan rutin Dekom dan manajemen puncak dilakukan 3 bulan sekali, melakukan sosialisasi kebijakan anti korupsi dan pencucian uang dilakukan 6 bulan sekali, serta memberikan pilihan kepada calon pelapor WBS untuk melaporkan secara anonim. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu hanya dilakukan wawancara dengan tiga orang staf serta tidak berhasil memperoleh dokumen pendukung lain, sehingga berpotensi membatasi kedalaman analisis dan menimbulkan bias.

---

This thesis discusses the evaluation of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) to suppress corruption cases in PTPN III. This research is qualitative research with a descriptive design. Data collection in this study was carried out by interview and documentation methods. The interviewees were agency employees at the Corporate Secretariat Division, Internal Audit Division, and Risk Management Division at PTPN III. The documents used are the Company's Anti-Corruption and Money Laundering Policy and documents related to corporate governance. The results of the study show that the implementation of GCG plays a role in suppressing corruption cases in PTPN III through the role of KPR in increasing the effectiveness of corporate risk management including corruption risk, the optimal role of AI including in detecting and preventing acts of corruption, the role of oversight by the Board of Commissioners as outlined in the Board Manual and its implementation which involves committees under the Board of Commissioners, the existence and implementation of anti-corruption and money laundering policies, and the existence and implementation of the Whistleblowing System (WBS). To further increase the effectiveness of GCG implementation to suppress potential corruption, this study recommends that PTPN III carry out anti-corruption training at least every 6 months, integrate corruption detection with evaluation of accounting and overall transactions, hold regular meetings of the Board of Commissioners and top management once every 3 months, conduct socialization of anti-corruption and money laundering policies once every 6 months, and provide the option for prospective WBS reporters to report anonymously. The limitations of this study were that only interviews were conducted with three staff members and failed to obtain other supporting documents, thus potentially limiting the depth of analysis and causing bias.