Penelitian ini membahas upaya pasangan Wayan Koster dan Cok Ace sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih pasca Pemilihan Gubernur Bali Tahun 2018, dalam menyelesaikan konflik yang terjadi terkait kebijakan reklamasi Teluk Benoa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan desain deskriptif . Hasil penelitian ini menunjukkan, Wayan Koster dan Cok Ace belum mampu mengakomodir dibatalkan atau direvisinya kebijakan reklamasi Teluk Benoa pada Perpres Nomor 51 tahun 2014. Meski kawasan Teluk Benoa akhirnya ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Maritim oleh Menteri Kelautan dan Kemaritiman dan dituangkan dalam Perda RZWP3K Provinsi Bali 2020-2040, namun kekuatan aturan masih dipegang oleh Perpres 51 Tahun 2014 terkait status kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan pemanfaatan umum. Selain itu, perumusan kebijakan Wayan Koster dan Cok Ace terhadap kebijakan Teluk Benoa yang tidak transparan hanya menimbulkan konflik berkelanjutan dengan kelompok penolak reklamasi Teluk Benoa. Dengan mengacu model formuasi kebijakan Thomas R. Dye Gubernur tidak melakukan negosiasi, bargaining, maupun kompromi dengan kelompok penolak sebagaimana dikemukakan Dye. Gubernur justru menghindar terhadap proses resolusi konflik yang dilakukan. Perspektif Miall terhadap pendekatan dalam menghadapi konflik mampu menjawab realitas ini yaitu terdapat indikasi Gubernur Koster memilih untuk menunda atau menghindari respons. Hal ini terlihat dari permasalahan kebijakan reklamasi yang belum selesai, yaitu kelompok penolak yang hingga saat ini masih menuntut Perpres Nomor 51 Tahun 2014 untuk dicabut.

---

This study examines the efforts of Wayan Koster and Cok Ace as the Governor and Deputy Governor of Bali elected of the 2018 Bali gubernatorial elections, concerning the Benoa Bay reclamation issue, which was very crucial for the government and society in Bali. By using a qualitative approach with a descriptive analysis, this study found some indications that Wayan Koster and Cok Ace have not been able to accommodate the cancellation or revision of the Benoa Bay reclamation policy in Presidential Decree No. 51 of 2014. Even though the Benoa Bay area was finally designated a Maritime Conservation Area by the Minister of Maritime Affairs and Maritime Affairs and set forth in the Regional Regulation RZWP3K Bali Province 2020 -2040, but the regulation is still held by Presidential Regulation 51 of 2014 regarding the status of the Benoa Bay area as a public use area. In addition, the non-transparent formulation of Wayan Koster and Cok Ace's policy on the Benoa Bay policy only led to ongoing conflicts with groups opposed to Benoa Bay reclamation. Referring to Thomas R. Dye's model of policy formulation, actually in the process of a formulation policy, there are many actors who involved in, many interests in terms of power-interplay among actors. But in this case, the Governor did not negotiate, bargain or compromise with opposing groups as stated by Dye. The Governor actually avoided the conflict resolution process that was carried out. Miall's perspective on approaches to dealing with conflict is able to answer this reality, namely that there are indications that Governor Koster has chosen to delay or avoid responding. This can be seen from the unresolved reclamation policy issues, namely the opposing groups who are still demanding that Presidential Decree No. 51 of 2014 be repealed.