Aset kripto menjadi tren investasi yang saat ini banyak dilirik oleh investor di Indonesia. Hal ini terlihat dari besarnya nilai transaksi aset kripto di Indonesia sejak tahun 2021 dan peningkatan jumlah investor aset kripto di Indonesia setiap tahunnya. Pada tahun 2022, pemerintah mengeluarkan kebijakan pajak atas transaksi aset kripto di Indonesia melalui PMK Nomor 68/PMK.03/2022. Penelitian ini akan membahas mengenai implementasi kebijakan pajak atas transaksi aset kripto sesuai PMK Nomor 68/PMK.03/2022 dan juga membahas mengenai pengawasan atas implementasi kebijakan pajak tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak atas transaksi aset kripto di Indonesia telah mengacu pada ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2022. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan dalam implementasi kebijakan pajak atas transaksi aset kripto ini. Selain itu, dalam hal pengawasan masih hanya berpegang pada pengawasan terhadap kewajiban formal perpajakan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap implementasi kebijakan pajak atas transaksi aset kripto masih perlu ditingkatkan.

---

Crypto assets are becoming an investment trend for Indonesian investors currently. It can be seen from the large value of crypto asset transactions since 2021, and the amount of crypto asset investors is increasing yearly. In 2022, the government established a tax policy on crypto asset transactions in Indonesia through PMK No. 68/PMK.03/2022. This research will discuss the implementation of tax policy on crypto asset transactions based on PMK No. 68/PMK.03/2022 and the supervision of that tax policy implementation. This study uses data collection techniques in the form of in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the implementation of tax policies on crypto asset transactions in Indonesia has referred to the provisions as stated in PMK No. 68/PMK.03/2022. However, there are some weaknesses in implementing tax policy on crypto asset transactions. In addition, in terms of supervision, the government only supervises formal tax obligations. Therefore, the supervision of implementing tax policy on crypto asset transactions still needs to be improved.