Dengan diberlakukannya Permenhub Nomor PM 98 Tahun 2017, setiap penyelenggara transportasi publik wajib untuk melaksanakan kebijakan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, termasuk MRT Jakarta. Kebijakan tersebut menuntut MRT Jakarta untuk menyediakan layanan yang aksesibel dan ramah terhadap disabilitas. Akan tetapi, masih terdapat sejumlah permasalahan yang ditemukan dalam penyediaan layanan bagi disabilitas di MRT Jakarta. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penyediaan aksesibilitas pada pelayanan transportasi publik MRT Jakarta bagi penyandang disabilitas yang ditinjau berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhinya dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik milik Mazmanian dan Sabatier (1983). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi, serta data sekunder dilakukan melalui studi literatur. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di MRT Jakarta sudah berjalan dengan optimal. Dari 16 indikator yang dibahas, masih terdapat 1 indikator yang tidak terpenuhi dan 2 indikator yang kurang terpenuhi yang dapat menjadi faktor penghambat jalannya implementasi. Adapun faktor penghambat tersebut antara lain kemajemukan masyarakat disabilitas yang bersifat heterogen, tidak adanya aturan keputusan yang secara spesifik mengatur mengenai pelayanan disabilitas di MRT Jakarta, serta masih tertutupnya penyandang disabilitas di DKI Jakarta adanya perubahan terkait manfaat dari implementasi kebijakan aksesibilitas pada transportasi publik disebabkan karena kondisi sosial ekonomi yang kurang mendukung dan kurang optimalnya sosialisasi terkait fasilitas digital yang terdapat di stasiun MRT Jakarta.

---

With the implementation of Ministerial Regulation Number PM 98 of 2017, every public transportation provider is required to implement a policy on accessibility for persons with disabilities, including MRT Jakarta. This policy demands that MRT Jakarta provides accessible and disability-friendly services. However, there are still several issues found in the provision of services for disabilities in MRT Jakarta. Therefore, this research aims to analyze the implementation of the accessibility provision policy in the public transportation service of MRT Jakarta for persons with disabilities, based on influencing factors using the policy implementation theory by Mazmanian and Sabatier (1983). The method used in this research is post-positivist, primary data collection techniques are conducted through in-depth interviews and observations, and secondary data is obtained through literature studies. The analysis results show that the implementation of the accessibility provision policy for persons with disabilities in MRT Jakarta is running optimally. Out of the 16 discussed indicators, there is still 1 indicator that is not fulfilled and 2 indicators that are partially fulfilled, which can act as inhibiting factors for the implementation process. The inhibiting factors include the heterogeneous nature of the disabled community, the absence of specific decision rules governing disability services in MRT Jakarta, and the limited participation of persons with disabilities in DKI Jakarta due to changes related to the benefits of accessibility policy implementation in public transportation, caused by socio-economic conditions that are less supportive and inadequate socialization regarding digital facilities available at MRT Jakarta stations.