Fenomena korupsi di Indonesia saat ini bukanlah sebuah hal baru. Telinga masyarakat Indonesia seringkali mendengar kata tersebut baik melalui media sosial, cetak, dan berita. Korupsi di Indonesia dapat ditelusuri jejaknya ketika masa pemerintahan kolonial masih bertahan dan warisannya seolah “dibudayakan” hingga saat ini bahkan mencapai pada level pemerintahan terendah. “Warisan” tersebut terus diturunkan hingga pada masa Orde Baru muncul sebuah istilah KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang dilakukan oleh elit dan pemerintahan pada saat itu. Memasuki era reformasi perlahan regulasi mengenai tindakan korupsi mulai disahkan dan tetap dilaksanakan hingga saat ini. Namun nyatanya korupsi tidak berangsur turun bahkan cenderung semakin bertambah, khususnya pada tingkat pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat salah satu kasus korupsi yang unik dan cukup jarang terjadi di Indonesia, yaitu korupsi yang melibatkan tiga Walikota Cimahi (secara berurutan). Pada tahun 2018, KPK menunjuk Kota Cimahi sebagai percontohan dari program Rencana Aksi Penegahan Korupsi Terintegrasi (RAPKT) sebagai upaya dalam menyelamatkan keuangan dan aset daerah. Akan tetapi 1 hingga 2 tahun setelah program berjalan, Walikota Ajay Muhammad Priatna tersandung kasus korupsi suap atas Rumah Sakit Kasih Bunda. Secara umum, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kegagalan pelaksanaan RAPKT di Kota Cimahi dipengaruhi oleh beberapa faktor sesuai dengan landasan teori yang digunakan, diantaranya: pengukuran target yang tidak pasti, keterkaitan antara target evaluasi dengan target penilaian RAPKT, dan hubungan patronase antara pihak swasta dan Walikota Cimahi. Maka dari itu, penulis menyimpulkan bahwa RAPKT berjalan secara tidak efektif di Kota Cimahi meskipun pelaksanaan secara teknis dapat berjalan dengan baik. Metode yang digunakan di dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan riset- riset terdahulu sebagai sumber data primer.

---

The phenomenon of corruption in Indonesia today is not a new thing. The ears of Indonesian people often hear this word through social media, print, and news. Corruption in Indonesia can be traced back to when the colonial government still survived and its legacy seems to have been "cultured" to this day, even reaching the lowest level of government. This "inheritance" continued to be passed down until during the New Order era the term KKN (Corruption, Collusion, Nepotism) was introduced by the elite and the government at that time. Entering the reform era, regulations regarding acts of corruption slowly began to be passed and are still being implemented today. But in fact, corruption does not gradually decrease and even tends to increase, especially at the local government level. In this regard, there is one unique and quite rare corruption case in Indonesia, namely corruption involving three Mayors of Cimahi (sequentially). In 2018, the KPK appointed Cimahi City as a pilot for the Integrated Corruption Prevention Action Plan (RAPKT) program in an effort to save regional finances and assets. However, 1 to 2 years after the program started, Mayor Ajay Muhammad Priatna stumbled on a bribery corruption case at Kasih Bunda Hospital. In general, the results of the study show that several factors influenced the failure of the implementation of the RAPKT in Cimahi City according to the theoretical basis used, including uncertain target measurements, the link between the evaluation target and the RAPKT assessment target, and the patronage relationship between the private sector and the Mayor of Cimahi. Therefore, the authors conclude that the RAPKT is running ineffectively in Cimahi City even though the technical implementation is running well. The method used in this thesis is a qualitative research method using previous research as the primary data source.