Tulisan ini membahas tantangan politik partisipasi pemangku kepentingan dalam penyelesaian masalah kebakaran di Kecamatan Tambora Tahun 2015-2022, dengan fokus pada peran pemangku kepentingan di tingkat lokal, baik Pemerintah Kota Jakarta Barat, Pemadam Kebakaran Sektor III Tambora, unsur Kecamatan Tambora, Anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) 9 Jakarta Barat, maupun partisipasi masyarakat. Peran pemangku kepentingan tersebut diperlukan untuk menemukan solusi terbaik dalam penyelesaian kebakaran di perkotaan. Dalam penelitian Sutanti (2020), tingginya angka kebakaran di Kecamatan Tambora dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memperhatikan sumber-sumber pemicu kebakaran sebagai dampak kerentanan sosial dan ekonomi. Kemudian juga diperparah dengan kurangnya langkah konkret dari elite politik serta lemahnya kolaborasi dan koordinasi yang efektif antar pemangku kepentingan dalam penyelesaian masalah kebakaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara mendalam dan studi pustaka. Untuk menganalisis permasalahan penelitian, digunakan teori Good Urban Governance yang menyatakan pentingnya pemerintah kota dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola perkotaan secara efisien, adil, dan berkelanjutan. Teori ini akan menjelaskan sisi implementasi program/kebijakan pemerintah kota untuk mengatasi kebakaran. Konsep Participatory Governance digunakan untuk melihat partisipasi seluruh pemangku kepentingan atas penyelesaian isu kebakaran di Kecamatan Tambora. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa sisi efektivitas program/kebijakan yang dilaksanakan pemerintah kota tidak berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga masih terdapat kelalaian yang mengakibatkan terjadinya kebakaran secara terus-menerus. Padahal dalam good urban governance, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar terwujudnya tata kelola yang baik. Sementara sisi interaksi dan koordinasi para aktor tata kelola kota memperlihatkan bahwa adanya ketidaksesuaian dalam memadukan kepentingan publik dan pribadi dalam permasalahan kebakaran di Kecamatan Tambora. Hal ini yang menjadi alasan belum terselesaikannya permasalahan kebakaran di Kecamatan Tambora hingga saat ini.

---

This article discusses the political challenges of stakeholders participation in resolving fire issues in Tambora District in 2015-2022, focusing on the role of stakeholders at the local level, both the West Jakarta City Government, the Firefighters of Tambora Sector III, elements of Tambora District, DPRD of West Jakarta Constituency 9, and participation of the community, including convection entrepreneurs. The role of such stakeholders is needed to find the best solution in urban fire resolution. In Sutanti's (2020) research, the high number of fires in Tambora District is due to the low public awareness in paying attention to the sources of fire triggers as a result of social and economic vulnerability. Then it was also exacerbated by the lack of concrete steps from the political elite as well as the weak collaboration and effective coordination between stakeholders in solving fire problems. This research uses qualitative methods with data collection techniques based on in-depth interviews and literature studies. To analyze research problems, the Good Urban Governance theory is used which states the importance of city governments and various other stakeholders in managing urban areas efficiently, fairly, and sustainably. This theory will explain the implementation side of the city government's program/policy to overcome fires. The concept of Participatory Governance is used to see the relationship between all stakeholders and the resolution of fire issues in Tambora District. The findings of this study show that the effectiveness of the programs/policies implemented by the city government does not have a significant effect in increasing public awareness so there are still negligence that results in continuous fires. Whereas in good urban governance, community participation is needed for the realization of good governance. Meanwhile, the interaction and coordination side of city governance actors shows that there is a discrepancy in combining public and private interests in fire problems in Tambora District. This is the reason why the fire problem in Tambora District has not been resolved until now.