Pada September 2019, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan kebijakan Compliance Risk Management (CRM) melalui SE-24/PJ/2019 atas risiko dasar yang mempengaruhi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yaitu risiko pendaftaran, pelaporan, pembayaran pajak, dan kebenaran pelaporan. CRM didefinisikan sebagai upaya untuk mengidentifikasi, mengukur, memetakan, manajemen risiko, pengendalian dan pengawasan atas berbagai macam risiko kemungkinan ketidakpatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Compliance Risk Management dalam meningkatkan fungsi pengawasan dan pemeriksaan pajak di Indonesia dengan menggunakan teori implementasi Kebijakan oleh Grindle (1980). Peneliti menggunakan metode kualitatif serta mengadopsi paradigma post-positivisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya Compliance Risk Management dapat membantu DJP dalam menangani Wajib Pajak dengan lebih adil dan transparan terutama dalam meningkatkan fungsi pengawasan dan pemeriksaan pajak, manajemen sumber daya menjadi lebih efektif dan lebih efisien sehingga pada akhirnya akan mewujudkan paradigma kepatuhan yang baru bagi DJP, yaitu kepatuhan yang berkelanjutan bahwa implementasi Compliance Risk Management yang dilakukan di DJP dapat meningkatkan kinerja staf Account Representative (AR) yang ada di KPP dalam menentukan risiko. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi CRM dapat berpengaruh secara tidak langsung terhadap audit coverage ratio. Namun, pelaksanaan CRM fungsi pengawasan dan pemeriksaan masih terdapat kekurangan, seperti banyaknya data Wajib Pajak yang tidak lengkap, ketidakakuratan data, dan kurangnya data scientist sehingga DJP masih perlu mengoptimalisasikan pelaksanaan CRM fungsi pengawasan dan pemeriksaan.

---

Directorate General of Taxes (DGT) issued a Compliance Risk Management (CRM) policy on September, 2019 through SE-24/PJ/2019 on primary risks that affect compliance with fulfilling taxpayers' tax obligations, namely the risk of registration, reporting, tax payment, and correct reporting. CRM is defined as an effort to identify, measure, map, risk management, control, and supervision of various risks of possible taxpayer non-compliance. This study aims to analyze the implementation of Compliance Risk Management in improving tax monitoring and audit functions in Indonesia. In order to approach this problem, a theoretical reference from Grindle (1980) is used. This research was conducted using a qualitative method and adopt a post-positivism paradigm. This study concludes that Compliance Risk Management can assist DGT in dealing with taxpayers more fairly and transparently, especially in improving the function of tax oversight and audit, resource management becomes more effective and more efficient so that in the end it will create a new compliance paradigm for the DGT, namely continuous compliance that the implementation of Compliance Risk Management carried out at DGT can improve the performance of Account Representative (AR) staff at KPP in determining risk. Moreover, the implementation of CRM can also indirectly affect the audit coverage ratio. There are still areas for improvement in the performance of the CRM of tax monitoring and audit function, such as a large number of incomplete taxpayer data, inaccurate data, and a lack of data scientists. However, the DGT still needs to optimize the CRM oversight and inspection function implementation.