Sebagai sebuah negara yang tergolong sebagai rentier state, pemerintah Qatar cenderung memiliki toleransi yang terbatas terhadap kritik dan perbedaan pendapat. Akan tetapi, dalam masa persiapan penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2022, muncul kritik dari organisasi internasional terkait isu eksploitasi pekerja migran. Tanggapan pemerintah Qatar ditunjukkan secara lebih terbuka dengan menerapkan serangkaian reformasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran, di antaranya penghapusan sistem sponsor (kafala), penetapan upah minimum, perubahan sistem rekrutmen, dan lainnya. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan mengapa pemerintah Qatar menerima kritik dari dunia internasional dan melakukan reformasi kebijakan terkait pekerja migran selama masa persiapan penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2022.

---

As a rentier state, the government of Qatar tends to have limited tolerance for criticism and disagreement. However, during the preparation for the 2022 World Cup, there was criticism from international organizations regarding the issue of exploitation of migrant workers. The Qatari government's response was shown more openly by implementing a series of policy reforms to improve the protection of migrant workers, including the abolition of the sponsorship system (kafala), establishing a minimum wage, changing the recruitment system, and others. Using qualitative methods, this research aims to understand the reasons why the Qatari government accepted international criticism and implemented policy reforms related to migrant workers during the preparation for the 2022 World Cup.