Hukum adat menjadi pedoman yang penting bagi masyarakat adat untuk mengamankan keberadaan mereka dan sumber daya alam yang berada di dalam kawasan hutan adat dari penggunaan yang berlebihan baik dari pihak-pihak luar atapun dari masyarakat adat itu sendiri. Implementasi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku belum berjalan dengan baik, Pemerintah masih memandang kawasan hutan adat sebagai salah satu sumber terbesar untuk perkembangan perekonomian Indonesia dengan menggunakan kebijakan pemerintah yang bersifat mengeksploitasi sumber daya alam dalam kawasan hutan adat yang dapat mengganggu hingga membahayakan kehidupan masyarakat adat disekitarnya. Pokok permasalahan yang diangkat adalah bagaimanakah pengakuan dan perlindungan hak atas tanah masyarakat hukum adat Dayak Lundayeh di Kabupaten Malinau Kalimantan Utara dan bagaimanakah peran dan tanggung jawab PPAT dalam sengketa hak atas tanah yang terjadi antar masyarakat adat Dayak Lundayeh di Kabupaten Malinau Kalimantan Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Empiris dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Implementasi peraturan-peraturan yang ada terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat di Kabupaten Malinau Kalimantan Utara belum dilakukan secara baik. Pemerintah hingga masyarakat Kabupaten Malinau mengakui keberadaan masyarakat hukum adat hingga wilayahnya, namun kurang memperhatikan hak-hak dari masyarakat hukum adat tersebut terutama hak ulayat dari masyarakat hukum adat itu. Dalam menjamin kepastian hukum untuk masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak atas tanah bagi tanah milik mereka masing-masing maka haruslah dilakukan pendaftaran tanah. Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali bagi mereka yang belum mendaftarkan tanahnya. Dalam kasus yang diangkat di penelitian ini, peran utama seorang PPAT adalah membantu dan mendukung proses kegiatan pendaftaran pertama kali bagi para pihak yang berkepentingan atau para pemegang hak atas tanah tersebut.

---

Customary law is an important guideline for indigenous peoples to secure their existence and natural resources within customary forest areas from excessive use either from outside parties or from the indigenous peoples themselves. The implementation of the applicable laws and regulations has not gone well, the Government still views customary forest areas as one of the biggest sources for Indonesia's economic development by using government policies that exploit natural resources in customary forest areas which can disrupt and endanger the lives of indigenous peoples surrounding. The main issues raised are how the recognition and protection of land rights of the Dayak Lundayeh customary law community in Malinau District, North Kalimantan and what are the roles and responsibilities of the PPAT in land rights disputes that occur between indigenous Dayak Lundayeh communities in Malinau District, North Kalimantan. This study uses empirical legal research methods using data collection tools in the form of literature studies and interviews. The implementation of existing regulations regarding the customary rights of customary law communities in Malinau District, North Kalimantan, has not been carried out properly. The government and the people of Malinau Regency recognize the existence of customary law communities and their territory, but pay little attention to the rights of these customary law communities, especially the ulayat rights of these customary law communities. In guaranteeing legal certainty for customary law communities as holders of land rights for their respective lands, land registration must be carried out. Land registration activities for the first time for those who have not registered their land. In the case raised in this study, the main role of a PPAT is to assist and support the process of first-time registration of interested parties or holders of land rights.