Skripsi ini membahas tentang studi terhadap pengendalian sosial kejahatan siber hoax yang dilakukan oleh Komunitas Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau MAFINDO. Studi dilakukan dengan wawancara mendalam kepada beberapa anggota presidium, manajemen, dan relawan MAFINDO, serta pihak eksternal yang merupakan ahli di bidang identifikasi hoax di ruang digital. Penelitian ini berusaha menganalisis bagaimana peran aktivitas dan inisiatif yang dilakukan oleh MAFINDO dari sudut pandang konsep teori transisi ruang, pengendalian sosial informal, dan pemolisian komunitas. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa fact-checking journalism, hoax debunking, pengembangan teknologi, edukasi literasi, dan aktivasi komunitas MAFINDO adalah bukti dari transisi ruang dari fisik ke digital tidak hanya terjadi pada kejahatan, tetapi juga pengendaliannya. Kesimpulan yang didapatkan oleh peneliti terkait bagaimana MAFINDO dapat terus berjalan sebagai komunitas sekaligus meningkatkan kapabilitas operasional lewat pembentukan entitas legal media resmi dapat menjadi landasan bagi implementasi untuk inisiatif pemeriksaan fakta dan penangkalan hoax selanjutnya.

---

This undergraduate thesis discusses the study of social control of hoax cyber crimes carried out by the Indonesian Anti-Defamation Community or MAFINDO. The study was conducted using in-depth interviews with several of MAFINDO's presidium members, management, volunteers, and external parties who are experts in identifying hoaxes in the digital space. This study seeks to analyze the role of activities and initiatives carried out by MAFINDO from the point of view of the concept of spatial transition theory, informal social control, and community policing. This study found that fact-checking journalism, debunking hoaxes, technology development, literacy education, and MAFINDO community activation are evidence of the spatial transition from physical to digital, not only occurring in crime but also its control. The conclusions reached by researchers regarding how MAFINDO can continue to operate as a community while simultaneously increasing its operational capabilities through establishing an official legal media entity can become the basis for implementing further fact-checking initiatives and hoax countermeasures.