Bioterorisme merupakan ancaman internasional yang harus diantisipasi. Indonesia perlu mengantisipasi dampak akibat bioterorisme dengan mengeluarkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan penanggulangan ancaman bioterorisme, di antaranya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019. Menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 menggunakan model analisis implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini juga bertujuan mengembangkan rencana mitigasi penanggulangan ancaman bioterorisme di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan penelusuran literatur berupa artikel, dokumen, dan kebijakan dengan kata kunci "bioterorisme"; "kesehatan masyarakat"; "ketahanan nasional", dan "mitigasi risiko"; juga dengan menganalisis pengalaman negara lain. Elaborasi berbagai instrumen yang dikeluarkan oleh World Health Organization (WHO) telah dibuat dalam bentuk National Action Plan for Health Security (NAPHS) Indonesia 2020-2024 yang secara spesifik ditujukan untuk meningkatkan ketahanan kesehatan sebagai bagian dari ketahanan nasional Indonesia. Namun NAPHS tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi setiap pelaksana kebijakan untuk mengimplementasikannya. Indonesia perlu membuat kebijakan untuk merespons cepat risiko kesehatan masyarakat untuk merespons kedaruratan kesehatan masyarakat. Rencana mitigasi diharapkan dapat mengembangkan kapasitas untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons cepat setiap ancaman kesehatan, termasuk akibat bioterorisme. Kebijakan ketahanan kesehatan Indonesia perlu segera dibuat untuk memperkuat ketahanan nasional Indonesia di masa mendatang.

---

Bioterrorism is an international threat that must be anticipated. Indonesia needs to anticipate the impact of bioterrorism by issuing several regulations related to countering the threat of bioterrorism, including Presidential Instruction Number 4 of 2019. Using a qualitative approach, this study aims to analyze the implementation of Presidential Instruction No. 4/2019 using the Van Meter and Van Horn policy implementation analysis model. This study also aims to develop a mitigation plan to counter the threat of bioterrorism in Indonesia. Data collection was conducted through in-depth interviews and literature searches in the form of articles, documents, and policies with the keywords "bioterrorism"; "public health"; "national resilience", and "risk mitigation"; also by analyzing the experiences of other countries. Elaboration of various instruments issued by the World Health Organization (WHO) has been made in the form of Indonesia's National Action Plan for Health Security (NAPHS) 2020-2024 which is specifically aimed at improving health security as part of Indonesia's national resilience. However, NAPHS does not have a binding legal force for every stakeholder to apply. Indonesia needs to create policies for rapid response to public health risks to respond to public health emergencies. The mitigation plan is expected to develop the capacity to prevent, detect and respond quickly to any health threats, including those due to bioterrorism. Indonesia's health resilience policy needs to be made immediately to strengthen Indonesia's national resilience in the future.