Indonesia merupakan negara yang menempati urutan kedua dengan kasus TB tertinggi di dunia. Kasus TB di Indonesia paling banyak ditemukan di tiga Provinsi, salah satunya Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Perhimpunan Organisasi Pasien TB (POP TB) estimasi beban TB tertinggi di Indonesia berada di Provinsi Jawa Barat dengan cakupan pengobatan hanya 50%. Ketidakpatuhan pada pengobatan dapat menyebabkan resistensi obat, kekambuhan penyakit dan kematian. Oleh karena itu dibutuhkan seseorang yang dapat mengawasi pengobatan yang harus dijalani oleh penderita TB. Memastikan kehadiran PMO merupakan salah satu langkah yang solutif untuk meningkatkan keberhasilan pengobatan TB. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara ketersediaan PMO dengan kepatuhan minum obat penderita Tuberkulosis Paru di Provinsi Jawa Barat. Desain studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross- sectional dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan data sekunder Riskesdas 2018. Analisis dilakukan terhadap 124 penderita TB di Provinsi Jawa Barat yang telah memenuhi kriteria inklusi maupun eksklusi. Hasil analisis menunjukkan bahwa proporsi ketidakpatuhan penderita TB paru di Provinsi Jawa Barat mencapai 28,23% dan tidak tersedianya PMO mencapai 37,10%. Analisis multivariat menunjukkan bahwa penderita TB yang tidak memiliki PMO 1,35 kali berisiko untuk tidak patuh minum obat dibandingkan dengan yang memiliki PMO setelah dikontrol oleh variabel kovariat (PR 1,35; 95% CI: 0.68 – 2.70). Namun hubungan antara keduanya tidak signifikan secara statistik (p value > 0,05). Memastikan PMO melaksanakan tugasnya dengan baik dengan memberikan fasilitas transportasi yang memadai, memberikan edukasi secara lengkap baik pada PMO maupun penderita TB, pengembangan teknologi dalam melakukan pengawasan, serta menambah jumlah fasilitas pelayanan kesehatan perlu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan penderita TB.
Indonesia is one of the countries that ranks second as the country with the highest TB cases in the world. Most TB cases in Indonesia are found in three Provinces, one of which is West Java Province. Based on the Association of TB Patient Organizations (POP TB) it is estimated that the highest TB burden in Indonesia is in West Java Province with only 50% treatment coverage. Non-adherence with treatment can lead to drug resistance, disease recurrence and death. Therefore it takes someone who can supervise the treatment that must be undertaken by TB patient. Ensuring the presence of drug supervisors is one of the solution to increase the success of TB treatment. This study aims to see the relationship between the availability of drug supervisors with Pulmonary Tuberculosis Patients Medication Adherence in West Java Province. The study design used in this study is cross-sectional with a quantitative approach and used Riskesdas 2018 secondary data. Analysis was carried out on 124 TB patients in West Java Province who had met the inclusion and exclusion criteria. The results of the analysis showed that the proportion of non-adherence with pulmonary TB patients in West Java Province reached 28.23% and the unavailability of drug supervisors reached 37.10%. Multivariate analysis showed that TB patients who did not have drug supervisors were 1.35 times at risk for not adhere to take medication compared to those who had drug supervisors after controlled by covariate variables (PR 1,35; 95% CI: 0.68 – 2.70). However, the relationship was not statistically significant (p value > 0.05). Ensuring drug supervisors carry out their duties properly by providing adequate transportation facilities, provide education for both drug supervisors and TB patients, developing technology in conducting supervision, and increasing the number of health service facilities needs to be done as an effort to increase adherence of TB patients.