Hingga sekarang masih ditemukan banyak masalah mengenai pembentukan undang-undang, dimana salah satunya ialah korupsi legislasi yakni proses pembentukan undang-undang yang tidak sesuai dengan prosedur yang secara normatif telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Permasalahan pokok yang dibahas dalam tesis ini mengenai pembentukan undang-undang selama “lame duck session” di Indonesia, khususnya terkait Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konfigurasi politik hukum dalam perubahan kedua undang-undang ini selama “lame duck session” bersifat represif/otoriter. Hal ini salah satunya karena unsur partisipasi dan akuntabilitas publik dalam perubahan kedua UU ini tidak dipenuhi, sehingga kedua UU ini dilakukan hanya berdasarkan preferensi politik sekelompok pihak saja. Selain itu, bila dilihat dari aspek prosedur pembentukan UU, perubahan terhadap kedua UU ini telah melanggar asas-asas pembentukan UU, khususnya asas formil sebagaimana dimaksud pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk itu, guna mencegah maraknya korupsi legislasi selama “lame duck session” di Indonesia yang memang relatif lama, dibutuhkan perubahan pengaturan terhadap jarak dari masa pemilihan hingga pelantikan anggota legislatif dan eksekutif serta pembatasan kewenangan mereka, sehinga kebijakan yang bersifat strategis tanpa urgensi yang jelas selama “lame duck session” tidak muncul dan memicu kontroversi di masyarakat.

---

At present there are still many problems regarding the formation of laws, one of which is legislative corruption, where the process of forming laws is not in accordance with the procedures of Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation, it was determined that the last amendment was made by Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation and its products are considered to be made only for certain purposes so that they produce bad products and violate people's rights. The problem discussed in this thesis is how the formation of laws during the "lame duck session" in Indonesia, especially related to Law Number 42 of 2014 concerning Amendments to Law Number 17 of 2014 concerning the People's Consultative Assembly, the People's Representative Council, the Regional Representatives, and the Regional People's Representative Council (MD3 Law) and Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission (KPK Law). The research method used is juridical-normative with a conceptual approach, based on how the formation of laws is seen from both a legislative and political aspect, especially during the "lame duck" era. The results of the study show that the configuration of legal politics in the amendments to the KPK Law and the MD3 Law in the “lame duck session” is a repressive/authoritarian legal political configuration, this is because participatory elements that involve the community are not fulfilled so that the formation of laws is only based on the political interests of a group of people, apart from Therefore, if you look at the formation of laws, the Corruption Eradication Commission Law and the MD3 Law have carried out the principles of forming laws and the process of forming laws. This reinforces the configuration of authoritarian legal politics in the amendments to the KPK Law and the MD3 Law.