Investasi asing merupakan sebuah sumber pemasukan bagi negara yang menyelenggarakan kegiatan investasi yang memberikan dampak bagi pihak-pihak yang terlibat, lingkungan dan dapat memberikan pengaruh jangka panjang bahkan setelah kegiatan investasi selesai dilakukan. Sehingga, selain menjamin adanya perlindungan bagi investor asing yang melangsungkan kegiatan investasi di Indonesia, perlu diimplementasikan juga bentuk kewajiban dan tanggung jawab yang mengikat investor asing di Indonesia yang dilakukan dengan cara penerapan prinsip Environment, Social and Governance dan responsible investment. Faktanya, Indonesia masih belum melihat urgensi dari penerapan prinsip Environment, Social and Governance dan responsible investment sebagai peraturan wajib dalam hukum investasi di Indonesia, hal ini terlihat dari cara pemerintah Indonesia menangani perkara investasi asing yang melibatkan Indonesia seperti Churchill Mining v. Indonesia. Perlu dilihat perkembangan prinsip ESG dan juga penerapannya dalam kasus-kasus investasi asing, eksistensinya dalam regulasi Indonesia, dan bagaimana prinsip ESG dan responsible investment dapat diterapkan dalam hukum investasi Indonesia. Skripsi ini menggunakan metodologi penelitian yang menganalisis perkara-perkara investasi asing yang berkaitan dengan prinsip ESG dan responsible investment dan pendekatan yang dilakukan oleh tribunal arbitrase investasi internasional dan menemukan bahwa strategi Indonesia dalam menghadapi pelanggaran prinsip ESG dan responsible investment masih belum memadai, baik dari segi perjanjian-perjanjian investasi asing oleh negara-negara yang terlibat dalam perkara investasi asing maupun regulasi Indonesia. Pemerintah seharusnya lebih tegas dalam menekankan prinsip ESG dan responsible investment sebagai sebuah kewajiban investor asing dan sebagai syarat bagi investor asing untuk melakukan kegiatan investasi di Indonesia dengan memasukkan prinsip ESG dan responsible investment ke dalam hukum investasi Indonesia serta menggunakan prinsip ESG dan responsible investment sebagai sebuah strategi ketika dihadapi dengan perkara investasi asing dimana investor asing melakukan pelanggaran terhadap prinsip ESG dan responsible investment dengan mengenakan sanksi berupa pencabutan izin prinsip apabila dilanggar.

---

Foreign investment is a source of income for host countries that created an impact on the parties involved, the environment and it might also have a long-term impact even after the investment activities have been concluded. Therefore, in addition to guaranteeing protection for foreign investors carrying out investment activities in Indonesia, it is also necessary to implement obligations and responsibilities that bind foreign investors in Indonesia by implementing the principles of Environment, Social and Governance and responsible investment as compulsory in Indonesia’s investment law, this is reflected in the way the Indonesia government handles foreign investment cases involving Indonesia such as Churchill Mining v. Indonesia. Therefore, it is necessary to look into the development of ESG principles and their application in foreign investment cases, their existence in Indonesian regulations, and how the ESG principles and responsible investment can be applied in Indonesia investment law. This thesis uses a research methodology that analyzes foreign investment cases related to ESG principles and responsible investment and the approach taken by international investment arbitration tribunals and finds that Indonesia’s strategy in dealing with violations of ESG principles and responsible investment is still inadequate, whether in the form of international investment agreements of Indonesian regulation. The government should be more assertive in emphasizing the principles of ESG and responsible investment as an obligation for foreign investors when carrying out investment activities in Indonesia by implementing ESG principles and and utilizing the principles of ESG and responsible investment as a strategy when faced with foreign investment cases where foreign investors violate ESG principles and responsible investment by imposing sanctions in the form of revocation of principle permits if they are violated.