Penelitian ini membahas penyelenggaraan RUPS LB dari yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang No. 147/Pdt.P/2017. Pasal 80 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memungkinkan pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan. Dalam menyelenggarakan RUPS, pemegang saham yang bersangkutan dan juga pihak yang ditunjuk sebagai Ketua Rapat wajib tunduk pada ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas dan juga anggaran dasar perseroan, termasuk ketentuan mengenai kuorum kehadiran. Penelitian ini membahas: (i) validitas kuorum kehadiran dari RUPS LB yang diselenggarakan berdasarkan penetapan pengadilan dalam kasus posisi; dan (ii) peran dan tanggung jawab Notaris TT dalam pembuatan Akta Berita Acara RUPS LB yang tidak memenuhi kuorum kehadiran. Bentuk penelitian ini adalah penelitian doktrinal, dengan tipologi penelitian eksplanatoris-analitis. Adapun hasil pembahasan dari penelitian ini adalah kuorum kehadiran RUPS LB tidak valid sehingga tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, sehingga Akta Berita Acara RUPS LB tidak dibuat berdasarkan fakta yang terjadi. Adapun peran dan tanggung jawab Notaris TT adalah bertanggung jawab berdasarkan hukum pidana, hukum perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan juga Kode Etik Notaris, atas pelanggaran dalam pembuatan Berita Acara RUPS LB.

---

This research discusses the Extraordinary General Meeting of Shareholders of which was carried out based on the Karawang District Court Decree No. 147/Pdt.P/2017. Article 80 of Company Law allows shareholders to hold a GMS by submitting a petition to the District Court. In holding a GMS, the relevant shareholder as well as the party appointed as Chair of the Meeting must comply with the provisions in the Company Law and also the company's articles of association, including the provisions regarding attendance quorum. This study analyzes: (i) the validity of the attendance quorum of the EGMS held based on a court order in a case of position; and (ii) the roles and responsibilities of Notary TT in preparing the Deed of Minutes of EGMS which did not meet the attendance quorum. The method of this research is doctrinal, with an explanatory-analytical research typology. The results of the discussion of this study are that the attendance quorum for the EGMS is invalid and therefore illegal because it does not comply with the provisions of Article 86 paragraph (1) of the Company Law so that the Deed of Minutes of the EGMS was not made based on the facts that occurred. The role and responsibility of Notary TT is based on criminal law, civil law, the Notary Law, and also the Notary Code of Ethics, for violations in making the Minutes of the EGMS.