Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR) yang bertentangan dengan syarat formil sebagaimana diatur dalam undang-undang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum. Akta PKR yang dibuat oleh Notaris EFV mengandung cacat hukum karena tidak memenuhi syarat formil penyelenggaraan RUPS yang diatur dalam UUPT. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris analisis dimana hasil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (1) Akta PKR yang dibuat oleh Notaris EFV menjadi batal demi hukum karena dalam pebuatannya tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh UUPT ; (2) Notaris EFV bertanggung jawab secara pribadi dalam jabatannya atas pembuatan Akta PKR yang bertentangan dengan syarat objektif RUPS. Pihak yang dirugikan atas pembuatan Akta PKR dapat melakukan gugatan ganti kerugian dan gugatan pembatalan SK Kemenkumham.  Majelis Pengawas dapat menjatuhkan sanski kepada Notaris EFV apabila adanya laporan dari pihak yang dirugikan. Untuk mencegah hal serupa terjadi maka Kemenkumham perlu menerapkan fungsi verifikasi atas dokumen yang disyaratkan untuk melakukan perubahan anggaran dasar agar dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, dan meningkatkan efektivitas AAUPB. Perlu dilakukan amandemen kebijakan Pasal 82(2) UUPT agar memberikan kejelasan atas tata cara pemanggilan RUPS melalui surat tercatat.

---

Deed of Shareholder Meeting Resolutions (SMR Deed) which violated the formal requirements is a tort act. SMR Deed which made by EFV Notary contains legal defects because its violated the formal requirements stated in Company Law. This research is normative juridical elaborated with analytical explanatory method, which result in this research as follows (1) the SMR Deed made by EFV Notary became null and void because its creation did not meet the requirements specified by the Company Law; (2) Notary EFV is personally responsible in his position for drawing up the SMR Deed which contradicts the objective requirements of the GMS. Parties who are harmed by the making of the SMR Deed can submit a lawsuit for compensation and a lawsuit for canceling the Decree of the Ministry of Law and Human Rights. The Supervisory Board can impose sanctions on the EFV Notary if there is a report from the aggrieved party. To prevent a similar thing from happening, the Ministry of Law and Human Rights needs to implement a verification function on the documents required to make changes to the articles of association so that they can provide benefits to the community, and increase the effectiveness of the good governance. It is necessary to amend the policy of Article 82(2) Company Law in order to provide clarity on the procedures for summoning GMS by registered letter.