Dalam satu dekade terakhir, Indonesia telah mengakhiri hampir semua perjanjian investasi bilateralnya dengan salah satu alasan yang merupakan kemudahan investor dalam mengajukan gugatan terhadap Indonesia ke arbitrase internasional. Pengakhiran massal tersebut disebabkan oleh susunan kata dalam perjanjian bilateral tersebut yang memungkinkan majelis arbiter untuk dengan mudah menyimpulkan bahwa Indonesia telah memberi persetujuan terhadap arbitrase yang memberi majelis arbiter kewenangan untuk mengadili sebuah sengketa. Skripsi ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi persetujuan negara terhadap arbitrase berdasarkan hukum investasi internasional sehubungan dengan perkembangan yang terlihat dalam yurisprudensi arbitrase investasi. Selanjutnya, skripsi ini akan juga akan menentukan apakah kerangka hukum Indonesia, yang terdiri dari undang-undang investasinya dan perjanjian investasi internasional yang baru, menangani masalah persetujuan yang sebelumnya menjadi permasalahan. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan teoritis maupun pendeketan perundang-undangan. Skripsi ini akan mendalami pengalaman Indonesia dalam menangani persetujuan terhadap arbitrase dengan membahas kata-kata dari perjanjian investasi bilateral yang lama serta sengketa yang muncul dari akibat gugatan yang tidak tepat. Selanjutnya, perjanjian investasi internasional Indonesia yang baru akan dibahas dan dibandingkan dengan perjanjian investasi bilateral yang lama. Skripsi ini akan menyimpulkan bahwa kerangka hukum Indonesia saat ini, yang terdiri dari Undang-Undang Penanaman modal dan perjanjian investasi internasional baru, dengan tepat menangani sebagian besar perkembangan hukum dalam hukum investasi internasional yang mempengaruhi persetujuan negara dan oleh karena itu mengatasi masalah yang timbul dalam perjanjian investasi bilateral lama yang telah diakhiri oleh Indonesia.

---

Within the last decade, Indonesia has terminated almost all of its bilateral investment treaties with one of the reasons being the ease of which investors were able to submit claims against Indonesia to international arbitration. This mass termination was attributed to the poor wording present within the bilateral investment treaties which allowed arbitral tribunals to infer Indonesia’s consent to arbitration and which provides them with jurisdiction to adjudicate the dispute. This thesis examines the factors which affect state consent to arbitration under international investment law with regards to the developments seen in investment arbitration jurisprudence. Subsequently this thesis will also determine whether or not the Indonesian legal framework, which comprises of its investment law and new international investment agreements, addresses the issues of consent which have previously been of concern. This thesis adopts a juridical normative research method utilizing a theoretical and statutory approach. This thesis will explore Indonesia’s experience in dealing with consent to arbitration as it discusses the wording of its old bilateral investment treaties as well as the disputes which arose out of unwarranted treaty claims. Furthermore, Indonesia’s new international investment agreements will be discussed in comparison to the old bilateral investment treaties. This thesis will conclude that the current Indonesian legal framework, consisting of the Investment Law and the new international investment agreements, properly address the majority of developments which would affect state consent under international investment law and therefore addresses the problems presented by Indonesia’s terminated bilateral investment treaties.