Penelitian ini membahas tentang repatriasi sebagai salah satu upaya non diplomasi dalam sengketa perebutan Irian Barat tahun 1957 – 1958. Akibat dari upaya diplomasi yang kerap kali menemui kegagalan, dipenghujung tahun 1957 Indonesia mulai mengambil manuver politik yang berbeda yaitu dengan bersikap lebih keras dan tegas dalam menghadapi pihak Belanda. Hal tersebut dimulai dengan serangkaian aksi yang dilakukan seperti menasionalisasi perusahaan Belanda dan membatasi peran masyarakat Belanda dalam bidang pekerjaan lainnya. Seiring berjalannya waktu pun aksi anti Belanda kian meningkat dan pada akhirnya melalui rapat rakyat di tanggal 18 November 1957 yang diadakan oleh Panitia Aksi Pembebasan Irian Barat terdapat tuntutan rakyat yang salah satunya yaitu untuk merepatriasi (memulangkan) masyarakat Belanda yang tidak berguna bagi pembangunan Indonesia. Tuntutan tersebut direalisasi tanggal 5 Desember 1957 berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Maengkom terdapat 50.000 warga Belanda yang harus kembali ke negaranya. Artikel ini menemukan bahwa repatriasi sebagai upaya non diplomasi berhasil menekan Belanda dalam menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui serangkaian tekanan ekonomi, sosial, dan psikologis yang terakumulasi pada tekanan Internasional oleh Amerika Serikat ketika dilaksanakannya New York Agreement. Dalam meneliti tugas akhir ini dilakukan penelaahan sumber melalui sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang diperoleh berasal dari arsip, majalah, surat kabar dan pidato presiden yang tersedia di Indonesia dan secara digital di Belanda serta untuk sumber sekunder diperoleh melalui beberapa buku dan artikel yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

---

This research discusses repatriation as one of the non-diplomatic efforts in the dispute over West Irian (West Papua) in the years 1957 - 1958. Due to the frequent failures in diplomatic efforts, towards the end of 1957, Indonesia began to adopt a different political maneuver, which involved taking a tougher and firmer stance against the Netherlands. This started with a series of actions, such as the nationalization of Dutch companies and restricting the role of the Dutch community in other fields of work. Over time, the anti-Dutch actions intensified, and eventually, during a people's assembly held on November 18, 1957, organized by the West Irian Liberation Action Committee, there were demands from the people, including the repatriation (return) of Dutch citizens considered unhelpful for Indonesia's development. This demand was realized on December 5, 1957, based on the decision of Minister of Justice Maengkom, requiring 50,000 Dutch citizens to return to their homeland. This article finds that repatriation, as a non-diplomatic effort, succeeded in pressuring the Netherlands to hand over West Irian to Indonesia. This pressure was built through a series of economic, social, and psychological pressures, which were further intensified by international pressure from the United States during the implementation of the New York Agreement. For this final project, the research was conducted by examining primary and secondary sources. The primary sources were obtained from archives, magazines, newspapers, and presidential speeches available in Indonesia and digitally in the Netherlands. The secondary sources were gathered from several books and articles related to the research theme.