Penelitian ini membahas mengenai bagaimana tanggung jawab notaris terhadap pembatalan wasiat yang merugikan ahli waris dan akibat hukumnya dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 52/PDT.G/2020/PN.Bogor. Pewarisan dapat diberikan melalui 2 (dua) cara, yaitu secara ab instetato dan testamentair. Pewarisan secara testamentair yaitu warisan yang diberikan berdasarkan wasiat, khususnya kepada pihak ketiga. Wasiat merupakan suatu pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Subjek hukum yang berhak mendapatkan wasiat yaitu orang perorangan dan badan hukum. Namun, berdasarkan Pasal 899 KUHPerdata untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada pada saat pewaris meninggal. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum doktrinal, dengan meneliti unsur dan asas-asas yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Tipologi penelitian ini yaitu eksplanatoris. Metode perolehan data dalam penelitian ini didapatkan dengan jenis data sekunder. Pengumpulan data digunakan melalui studi dokumen. Hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh simpulan bahwa dalam Putusan Pengadilan No. 52/PDT.G/2020/PN.Bogor Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya terkait dengan pelaksanaan tugasnya dalam pembuatan akta secara administratif dalam hal ini Notaris membuat suatu produk hukum yaitu akat wasiat merugikan pihak lain. Notaris juga dapat dikenakan sanksi secara perdata apabila perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan pihak lain mengalami kerugian karena tindakan kesalahannya membuat orang lain rugi maka kepadanya dituntut untuk mengganti kerugian tersebut. Simpulan yang kedua akibat hukum terhadap akta wasiat yang melanggar ketentuan mengenai (Legitime Portie) yang diatur dalam KUHPerdata.

---

This study discusses the responsibility of a notary regarding the annulment of a will that disadvantages the heirs and its legal consequences in the case of the Bogor District Court Decision No. 52/PDT.G/2020/PN. Bogor. Inheritance can be given in 2 (two) ways, namely ab instetato and testamentary. Testamentary inheritance refers to a bequest given based on a will, particularly to a third party. A will is a statement made by an individual about their wishes after their death and can be revoked by them. The legal subjects entitled to receive a will are individuals and legal entities. However, based on Article 899 of the Civil Code, in order to be able to take the benefits of something based on a will, a person must already exist at the time of the testator’s death. The method used in this study was doctrinal legal research, by examining the elements and principles existing in legislation and regulations. The typology of this research is explanatory. The data collection method used in this study was obtained by secondary data types. The data collection was conducted through a document study. The results of the research conclude that in Court Decision No.52/PDT.G/2020/PN. Bogor, the notary can be held accountable for their duties in the administrative preparation of the deed, in this case, creating a legal document, namely a will that disadvantages another party. The notary can also be subject to civil sanctions if their unlawful actions cause harm to another party due to their action, leading to a claim for compensation. The second conclusion relates to the legal consequences of a will that violates the provisions regarding the rightful portion (Legitime Portie) as regulated in the Civil Code.