Kewarganegaraan pemain merupakan salah satu aspek yang dipertimbangkan oleh Court of Arbitration for Sport (CAS) ketika melaksanakan yurisdiksinya dalam mengadili dan memutus sebuah sengketa kontrak sepak bola. Sebagai titik pertalian primer (TPP) yang menimbulkan suatu peristiwa Hukum Perdata Internasional (HPI), perbedaan kewarganegaraan antara pemain dan klub menjadi prasyarat agar suatu sengketa kontrak sepak bola dinyatakan memiliki dimensi internasional, sebagaimana diatur dalam FIFA Regulations on Status and Transfers of Players (FIFA RSTP). Hingga saat ini, belum terdapat banyak literatur komprehensif tentang aspek kewarganegaraan pemain sepak bola menurut CAS, terlebih dari perspektif penulis Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaruh kewarganegaraan sebagai TPP menurut yurisdiksi CAS, serta relevansinya terhadap sengketa kontrak sepak bola yang diputus oleh CAS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal, dan didukung oleh wawancara dengan beberapa praktisi hukum yang terlibat dengan kasus-kasus yang dianalisis. Hasil penelitian menemukan bahwa aspek kewarganegaraan pemain sangat berpengaruh terhadap yurisdiksi CAS karena mengharuskan CAS untuk memastikan sporting nationality pemain, terutama melalui pembuktian genuine link seorang pemain sepak bola dengan suatu negara. Kedua putusan yang dianalisis menunjukkan konsistensi CAS yang mensyaratkan pembuktian genuine link antara seorang pemain sepak bola dengan suatu negara sebagai hal paling relevan untuk kemudian menentukan apakah pemain tersebut eligible atas sporting nationality negara tersebut. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pengkajian aspek kewarganegaraan juga bertalian dengan banyak aspek lainnya, terutama dalam bidang HPI dan hukum kewarganegaraan nasional. Saran yang dikemukakan adalah perlunya antisipasi dari para pemangku kebijakan sepak bola di Indonesia dalam menghadapi permasalahan yang mungkin timbul dari semakin pesatnya arus perpindahan manusia seiring globalisasi, melalui pembaruan peraturan mengenai kewarganegaraan atlet oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan peningkatan kualitas National Dispute Resolution Chamber (NDRC) oleh PSSI.

---

A player's citizenship is one of the aspects considered by the Court of Arbitration for Sport (CAS) when exercising its jurisdiction in adjudicating and deciding a football contract dispute. As the primary connecting factor that gives rise to a Private International Law (PIL) case, the difference in citizenship between the player and the club is a prerequisite for a football contractual dispute to be viewed to have an international dimension, as stipulated in the FIFA Regulations on Status and Transfers of Players (FIFA RSTP). Until now, there has not been much comprehensive literature on the citizenship aspects of football players according to CAS jurisprudence, especially from the perspective of Indonesian writers. Therefore, this research aims to examine the effect of citizenship as a primary connecting factor according to CAS jurisdiction, as well as its relevance to football contract disputes decided by CAS. This research uses doctrinal research method and is supported by interviews with several legal practitioners involved with the analyzed cases. The results found that the aspect of a player's citizenship is very influential on the jurisdiction of CAS as it requires CAS to determine a player's sporting nationality, especially through proving a football player's genuine link with a country. The two decisions analyzed in this research demonstrate the consistency of the CAS in requiring proof of a genuine link between a football player and a country as the most relevant aspect to determine whether the player is eligible for that country's sporting nationality. Overall, this research reveals that the study of citizenship aspects is also intertwined with many other aspects, especially in the fields of PIL and national citizenship law. This research suggests the need for anticipation from football policy makers in Indonesia in dealing with problems that may arise from the increasingly rapid flow of human movement due to globalization, through updating the regulations regarding the citizenship of athletes by the Ministry of Youth and Sports and improving the quality of the National Dispute Resolution Chamber (NDRC) by PSSI.