Debitor pailit seringkali melakukan tindakan untuk mengakali kewajibannya dalam memenuhi pembayaran utang terhadap kreditor pailit. Salah satunya adalah dengan melakukan tindakan fraudulent transfer, yaitu tindakan pengalihan aset yang diduga sengaja dilakukan agar nilai aset debitor pailit berkurang. Atas tindakan ini kurator dapat melakukan upaya pembatalan hukum dengan melakukan gugatan actio pauliana. Gugatan actio pauliana terhadap tindakan fraudulent transfer ini dianalisis secara yuridis-normatif dengan tujuan memberikan kontribusi pada diskursus hukum kepailitan mengenai proses pembuktian suatu penerapan upaya hukum. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana proses hakim membentuk suatu putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian itikad buruk dari sisi kurator dalam gugatan actio pauliana di dalam putusan ini tidaklah kuat sehingga putusan Majelis Hakim yang memenangkan kreditor pailit tidak memenuhi asas keadilan dan perlindungan hukum. Argumentasi tersebut berlandaskan pada kenyataan bahwa Majelis Hakim hanya memperhatikan unsur legal-formal dalam proses pembuktian, tanpa melihat unsur pembuktian dan konteks subtantif-materiil yang diajukan oleh debitor pailit. Hal ini tidak sesuai dengan fungsi kekuasaan kehakiman yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Intruksi Mahkamah Agung No. KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 1998, yang menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, tidak hanya yang bersifat legal-formal, namun juga subtantif-materil. Penulis memberikan saran berupa adanya standar pengukuran untuk pembuktian itikad buruk dalam dunia hukum di Indonesia, sehingga diharapkan putusan hakim dapat memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum di masyarakat.

---

Bankrupt debtors often take actions to circumvent their obligations in fulfilling debt payments to bankrupt creditors. One of them is by carrying out fraudulent transfers, namely the act of transferring assets that are allegedly deliberately carried out so that the value of the bankrupt debtor's assets decreases. For this action, the curator can make efforts to annul the law by filing an actio pauliana lawsuit. Actio pauliana's lawsuit against fraudulent transfers is analyzed in a juridical-normative manner with the aim of contributing to the bankruptcy law discourse regarding the process of proving an application of legal remedies. This study also aims to see how the process of judges forming a decision. The results of the study show that the curator's bad faith evidence in the actio pauliana lawsuit in this decision is not strong so that the decision of the Panel of Judges in favor of the bankrupt creditor does not fulfill the principles of justice and legal protection. This argument is based on the fact that the Panel of Judges only pays attention to the legal-formal elements in the verification process, without looking at the elements of evidence and the substantive-material context submitted by the bankrupt debtor. This is not in accordance with the function of the judicial power which is regulated in article 5 paragraph (1) of the Law on Judicial Powers and Supreme Court Instructions No. KMA/015/INST/VI/1998 dated 1998, which emphasized that judges are obliged to explore, follow, and understand legal values and a sense of justice that lives in society, not only those that are legal-formal, but also substantive-material. The author provides suggestions in the form of a measurement standard for proving bad faith in the world of law in Indonesia, so it is hoped that the judge's decision can fulfill a sense of justice and legal protection in society.