Berakhirnya hubungan pekerjaan yang terjadi antara pemberi kerja dengan pekerja/buruh disebabkan karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah masa yang berat bagi pekerja/buruh. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang muncul pasca terbitnya Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 diharapkan menjadi sebuah jaminan sosial yang memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh pasca PHK untuk dapat segera kembali bekerja dan dapat mempertahankan derajat kehidupan layak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat identifikasi masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat minimum iuran pengklaiman JKP dan masa kerja yang relatif singkat terlebih untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) rentan mengalami ketidakpastian hukum untuk dapat mengklaim JKP karena berlapisnya syarat iuran JKP. Keaktifan dan kolaborasi antara para pihak yang terlibat mulai dari penyelenggara, pemberi kerja dan pekerja menjadi faktor penting untuk dapat berjalannya program JKP. Masih rendahnya jumlah eks pekerja yang mengakses manfaat JKP adalah sebuah artian bahwa perlu meningkatkan dan melakukan evaluasi peraturan pelaksanaan program JKP agar memberikan perlindungan hukum bagi pekerja terlebih pekerja dengan perjanjian kerja relatif singkat.

---

The termination of employment that occurs between employers and workers/laborers due to the Termination of Employment (PHK) is a difficult time for the workers/laborers. The emergence of Job Loss Insurance (JKP) following the issuance of Job Creation Law Number 11 of 2020 is expected to provide social protection for workers/ laborers after the Termination of Employment, allowing them to return to work promptly and maintain a decent standard of living. This research uses a normative juridical method to identify the issue. The research results show that the minimum requirements for JKP claim contributions and relatively short working periods, especially for Fixed-Term Employment Agreements (PKWT), can lead to legal uncertainties in claiming JKP due to the layered JKP contribution requirements. The effectiveness and collaboration among the involved parties, including organizers, employers, and workers, become crucial factors for the successful implementation of the JKP program. The low number of former workers accessing JKP benefits indicates the need to improve and evaluate the implementation regulations of the JKP program to provide legal protection, especially for workers with relatively short employment agreements.