Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi Kreditor Buruh yang ada dalam kepailitan PT Kertas Leces Persero dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah terkait kedudukan buruh sebagai Kreditor dalam kepailitan PT Kertas Leces Persero, serta eksekusi hak buruh tersebut sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 dengan mengacu kepada peraturan dan putusan yang berlaku di Indonesia. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif, sehingga akan berfokus kepada norma-norma hukum yang berlaku dan termuat dalam peraturan-peraturan yang ada di Indonesia serta melihat penerapannya di masyarakat sebagai dasar dalam menganalisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berlaku sebagai landasan hukum kepailitan di Indonesia tidak mengatur secara jelas mengenai kedudukan buruh dalam hal mengalami kepailitan. Namun, dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwasanya upah dan hak-hak buruh lainnya didahulukan pembayarannya. Hal ini dipertegas dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Ketentuan yang sejalan juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Selanjutnya, eksekusi hak buruh PT Kertas Leces Persero sendiri telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan tetapi belum maksimal dikarenakan adanya beberapa hambatan yang ditemui dalam proses pemberesan harta pailit, yang mana di dalamnya juga terdapat eksekusi hak buruh. Kondisi ini sangat disayangkan mengingat proses kepailitan sejatinya berjalan sesuai dengan hukum acara kepailitan yang berasaskan cepat dan sederhana.

---

This thesis discusses the legal protection for Labor Creditors in the bankruptcy of PT Kertas Leces Persero based on the Decree of Supreme Court Number 1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020. The main issues that will be discussed in this thesis are related to the position of the laborers as Creditors in the bankruptcy of PT Kertas Leces Persero, as well as the execution of the labor rights as stated in the Decree of Supreme Court Number 1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 by referring to the existing regulations and decree in Indonesia. Thesis that conducted is normative juridical thesis with a qualitative analysis method, which will focus on the legal norms that apply and are stated in regulations in Indonesia, and observe the implementation in society as a basis to analyze. The result of this thesis shows that basically, Law Number 37 year 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations which applies as a legal basis for bankruptcy in Indonesia does not clearly regulate the position of laborers in terms of bankruptcy. However, Article 95 paragraph (4) of Law Number 13 year 2003 regarding Manpower explains that wages and other labor rights take precedence in payment. This is emphasized by the issuance of the Decree of Constitutional Court Number 67/PUU-XI/2013. Similar regulation is also contained in Law Number 6 year 2023 regarding the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 year 2022 regarding Job Creation into Law. Furthermore, the execution of labor rights of PT Kertas Leces Persero itself has been running properly in accordance with prevailing regulations but has not been maximized due to several obstacles encountered in the process of bankruptcy assets settlement, including the execution of labor rights. This condition is very unfornate considering that the bankruptcy process supposedly runs in accordance with the bankruptcy procedural law which is based on speed and simplicity.