Kota Bukittinggi merupakan satu kota yang ditetapkan aturan tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah serta penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Penetapan aturan tersebut menimbulkan permasalahan beru terkait penataan ruang, hal tersebut dikarenakan terdapatnya lahan-lahan sawah yang ditetapkan sebagai LSD yang tidak sesuai dengan RDTR, pemanfaatan ruang, izin, konsesi, dan/atau hak atas tanah. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi agar penetapan kebijakan tersebut tepat pada sasaran dan tidak menimbulkan permasalahan baru terkait penataan ruang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sebaran lahan potensial untuk penerapan kebijakan LSD dan mengevaluasi kebijakan LSD terhadap kesesuaian lahan untuk penerapannya di Kota Bukittinggi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode overlay dan metode deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Luas lahan sawah berpotensi tinggi yaitu sebesar 408,57 ha dan berpotensi sedang sebesar 16,45 ha. Pola sebaran yang dihasilkan mengikuti sebaran luas hamparan sawah sebagai salah satu variabel dengan bobot tertinggi yang digunakan, dimana kesesuaian lahan dengan kelas tinggi mengikuti sebaran lahan dengan luas hamparan sedang dan tinggi, sedangkan lahan dengan kelas kesesuaian sedang mengikuti sebaran luas hamparan yang rendah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa perbedaan luas yang dihasilkan dari kesesuaian lahan untuk penerapan kebijakan LSD dengan LSD yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagian besar disebabkan oleh penggunaan data Hak Atas Tanah (HAT) dan kesesuaian terhadap RDTR yang sudah ditetapkan dan perbedaan pada data batas administrasi yang digunakan.

---

The city of Bukittinggi is a city that has stipulated regulations regarding the control of the conversion of paddy fields and the determination of Protected Paddy Fields (LSD). The stipulation of this regulation raises new problems related to spatial planning, this is because there are paddy fields designated as LSD that are not in accordance with the RDTR, spatial use, permits, concessions, and/or land rights. Therefore, an evaluation is needed so that the determination of the policy is right on target and does not create new problems related to spatial planning. This study aims to analyze the distribution of potential land for implementing LSD policies and evaluating LSD policies on land suitability for their implementation in the City of Bukittinggi. Data analysis in this study was carried out using the overlay method and comparative descriptive method. The results showed that the area of paddy fields has a high potential of 408.57 ha and a medium potential of 16.45 ha. The resulting distribution pattern follows the distribution of paddy fields as one of the variables with the highest weight used, where land suitability with high classes follows the distribution of land with medium and high expanses, while land with medium suitability classes follows the distribution of low expanses. The results of the evaluation show that the wide differences resulting from land suitability for implementing LSD policies with LSD that have been determined by the government are largely due to the use of Land Rights (HAT) data and conformity to the stipulated RDTR and differences in the administrative boundary data used.