Penelitian ini membahas Implementasi Kebijakan Peraturan ANRI 6/2021 di Sekretariat Ditjen Kementerian X RI dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.  Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini menyimpulkan implementasi peraturan ANRI 6/2021 di Sekretariat Ditjen masih terdapat kekurangan atau belum optimal di setiap faktor yang mempengaruhinya yaitu (1) faktor komunikasi; transmisi komunikasi akibat gaya komunikasi yang berbeda. Belum adanya pemahaman yang sama dalam ilmu kearsipan (2) faktor sumber daya; terbatasnya jumlah arsiparis dan pengelola arsip, pengetahuan, wawasan, kemampuan, dan keterampilan dalam bidang teknologi dan ilmu kearsipan yang berbeda. Sarana prasarana yang dimiliki belum memenuhi standar ketetapan dan kelengkapan (3) faktor disposisi; implementator belum mendapatkan sosialisasi bagaimana menjalankan PAE secara prosedural dan belum adanya aturan turunan yang menguatkan (4) faktor struktur birokrasi; belum adanya pembuatan SOP yang menjadi acuan dalam PAE secara alih media. Penelitian ini memberikan saran Sekretariat Ditjen perlu adanya komitmen, kejujuran dan juga perspektif dalam memberikan informasi PAE yang sama dari para pimpinan hingga implementator dalam melaksanakan kebijakan, UK1 sebagai pembina kearsipan di Kementerian X agar dapat mempercepat proses pembuatan aturan turunan berupa Peraturan Menteri X tentang PAE.

---

This study discusses the Policy Implementation of ANRI Regulation 6/2021 at the Secretariat of the Directorate General of Ministry X RI by using the concept of policy implementation George C. Edward III, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research uses a qualitative approach with a case study method. This study concludes that implementing the ANRI 6/2021 regulation at the Secretariat of the Directorate General still needs to improve or is not optimal in every influencing factor, namely (1) the communication factor: communication transmission due to different communication styles. There must be a common understanding of archival science (2) resource factors: a limited number of archivists and archive managers, knowledge, insight, abilities, and skills in different technology and archival science fields. The infrastructure owned does not meet the standards of determination and completeness (3) disposition factors: the implementer has not received socialization on how to carry out Electronic Archives Management (EAM) procedurally, and there are no derivative regulations that strengthen (4) bureaucratic structure factors: there is no SOP made as a reference in EAM in media transfer. This research suggests that the Secretariat of the Directorate General needs commitment, honesty, and also a perspective in providing the same EAM information from leaders to implementers in implementing policies, UK1 as archivist supervisor at Ministry X in order to speed up the process of making derivative regulations in the form of Minister X Regulations regarding EAM.