Seiring dengan perkembangan teknologi di era digital, kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual juga semakin beragam jenisnya. Saat ini, tindakan lembaga penyiaran yang mengunggah karya siarannya pada media sosial sedang marak terjadi. Hal tersebut rawan menimbulkan sengketa hak cipta. Salah satu sengketa hak cipta mengenai karya siaran yang diunggah di media sosial adalah perkara antara pencipta lagu melawan lembaga penyiaran dalam Putusan No. 26/Pdt.Sus.HakCipta/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Putusan Mahkamah Agung No. 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022 yang akan dibahas dalam skripsi ini. Skripsi ini pada pokoknya membahas 3 (tiga) permasalahan, yaitu bagaimana pengaturan perlindungan hak cipta atas lagu di Indonesia, bagaimana ruang lingkup distribusi royalti atas penggunaan lagu untuk kepentingan lembaga penyiaran melalui LMKN, dan bagaimana kesesuaian penerapan peraturan perundang-undangan dalam Putusan No. 26/Pdt.Sus.HakCipta/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menganalisis bahan pustaka dan sumber hukum tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022 adalah putusan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Tergugat telah melakukan pelanggaran hak moral Penggugat berupa right of paternity yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) angka 1 UU Hak Cipta 2014 dan melakukan pelanggaran hak ekonomi Penggugat yang diatur pada Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta 2014 karena melakukan komunikasi karya siaran yang bermaterikan lagu ciptaan Penggugat tanpa seizin Penggugat. Pengunggahan karya siaran yang mengandung lagu di YouTube memerlukan izin pencipta lagu karena objek yang diunggah pada akun YouTube Tergugat bukan karya siaran yang murni merupakan hasil dari kreativitas Tergugat, melainkan juga mengandung hasil kreativitas Penggugat sebagai pencipta lagu. Sementara dalam kasus ini, Tergugat hanya pernah menandatangani perjanjian lisensi untuk kepentingan lembaga penyiaran. Dalam hal ini, pengunggahan karya siaran di YouTube telah keluar dari objek perjanjian lisensi.

---

Along with the development of technology in the digital era, cases of intellectual property infringement are also becoming more diverse. Currently, the actions of broadcasting organizations that upload their broadcast works on social media are rife. This is prone to cause copyright disputes. One of the copyright disputes regarding broadcast works uploaded on social media is a case between songwriters and broadcasters in Decision No. 26/Pdt.Sus.HakCipta/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Supreme Court Decision No. 913 K/Pdt.Sus-HKI/ 2022 which will be discussed in this thesis. This thesis discusses 3 (three) issues, namely how is the regulation of copyright protection for songs in Indonesia, the scope of royalty distribution for the use of songs for the benefit of broadcasters through LMKN, and the application of laws and regulations in Decision No. 26/Pdt.Sus.HakCipta/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst and Supreme Court Decision Number 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022. The research method used in this thesis is juridical normative, by analyzing literature and written laws. The results of the study show that the Supreme Court Decision Number 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022 is a decision that is in accordance with applicable laws and regulations because the Defendant violated the Plaintiff's moral rights in the form of the right of paternity, which is regulated in Article 5 paragraph (1) number 1 of the Copyright Law 2014 and violated the Plaintiff's economic rights as stipulated in Article 9 paragraph (1) of the Copyright Law 2014 by communicating broadcast works that contain songs created by the Plaintiff without the Plaintiff's permission. Uploading broadcast works containing songs to YouTube required the songwriter's permission because the object uploaded on the Defendant's YouTube account was not a broadcast work that was purely the result of the Defendant's creativity but also contained the result of the Plaintiff's creativity as a songwriter. In this case, the Defendant had only ever signed a license agreement for the benefit of a broadcasting institution. However, uploading broadcast works on YouTube is not an object of the license agreement.