Dalam pelaksanaan perjanjian pembangunan sering terjadi perbuatan wanprestasi dari kontraktor yang mengakibatkan timbulnya sengketa. Permasalahan pertama penelitian tesis ini adalah mengenai konsekuensi hukum dari surety bond setelah adanya putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang menyatakan principal telah wanprestasi dan sahnya pemutusan perjanjian pokok. Permasalahan kedua mengenai tanggung jawab surety company atas surety bond setelah adanya Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang menyatakan principal telah melakukan tindakan wanprestasi. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsekuensi hukum dari surety bond setelah adanya putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang menyatakan principal telah wanprestasi dan sahnya pemutusan perjanjian pokok adalah tiba saatnya surety bond untuk dicairkan oleh surety company kepada obligee. Surety company tetap bertanggungjawab untuk melaksanakan pembayaran klaim kepada pihak obligee dan tidak adanya persetujuan klaim dari principal tidak dapat dijadikan alasan surety company untuk menolak mencairkan klaim, sebab sudah ada Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang menyatakan principal wanprestasi. Penulis menyarankan apabila telah terbukti adanya perbuatan wanprestasi, maka sebaiknya surety company melaksanakan pencairan klaim kepada obligee. Manakala surety company tidak bersedia mencairkan klaim, obligee dapat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap surety company melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) atau pengadilan sesuai dengan klausul penyelesaian sengketa yang ditentukan dalam perjanjian pokok dan atau sertifikat/polis surety bond.

---

In the implementation of development agreements, there are often acts of default from contractors which result in disputes. The first problem of this thesis research is about the legal consequences of a surety bond after the decision of the Indonesian National Arbitration Board which states that the principal has defaulted and the validity of the termination of the principal agreement. The second issue concerns the surety company's liability for surety bonds after the Indonesian National Arbitration Board Decision which stated the principal had committed an act of default. The writing method used in this study is juridical normative using secondary data. Data analysis in this study is descriptive qualitative. The results of this study show that the legal consequences of surety bonds after the decision of the Indonesian National Arbitration Board which states that the principal has defaulted and the validity of termination of the principal agreement is that the time has come for surety bonds to be disbursed by the surety company to the obligee.  The surety company remains responsible for carrying out claim payments to the obligee and the absence of claim approval from the principal cannot be used as a reason for the surety company to refuse to disburse claims, because there has been a decision by the Indonesian National Arbitration Board stating the principal default. The author suggests that if there has been proven to be an act of default, then the surety company should disburse claims to the obligee. If the surety company is not willing to disburse the claim, the obligee may file a default lawsuit against the surety company through the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS-SJK) or the court by the dispute resolution clauses specified in the principal agreement and/or surety bond certificate/policy.