Tesis ini membahas mengenai status dan kedudukan debitor yang sudah memperoleh akta perdamaian melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga terhadap dilaporkannya debitor atas dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana termuat dalam ketentuan yang ditentukan pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan sangkaan sudah menipu salah seorang kreditor untuk mengeluarkan sejumlah uang sebagai investasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus dengan menelaah putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. serta laporan dugaan tindak pidana penipuan Nomor LP-B/21/RES1.11/2021/RESKRIM/SPKT dengan menggunakan data sekunder disertai tipologi penelitian silogisme. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ditetapkannya debitor menjadi tersangka merupakan suatu kesalahan penerapan hukum, karena diantara mereka yaitu debitor dan kreditor sudah terdapat suatu perjanjian baru yang memuat ketentuan mengenai utang piutang diantara mereka sehingga terjalin suatu hubungan hukum yang baru juga mengenai utang piutang serta kedudukan hukum yang baru, dan oleh karenanya tidak ada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana penipuan, dan oleh karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana maka ditetapkannya debitor sebagai tersangka tidaklah tepat untuk dilakukan. Selain itu dengan adanya akta perdamaian yang merupakan perjanjian maka hal tersebut merupakan kompetensi hukum perdata bukan merupakan kompetensi hukum pidana.

---

This thesis discusses the status and position of debtors who have obtained a deed of peace through the Debt Payment Obligation Postponement process in the Commercial Court against the reporting of debtors for alleged criminal acts of fraud as contained in the provisions specified in Article 378 of the Criminal Code with the suspicion of having deceived one of the creditors to spend some money as an investment. To answer these problems, this research uses a normative juridical research method using a statutory approach and a case approach by examining decision Number 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. as well as a report on the alleged crime of fraud Number LP-B/21/RES1.11/2021/RESKRIM/SPKT using secondary data with a syllogism research typology. In this study it was found that the results of the study revealed that the determination of the debtor as a suspect was a misapplication of the law, because between them, namely the debtor and the creditor, there was a new agreement containing provisions regarding the debt and credit between them so that a new legal relationship was established regarding debt and credit as well as a new legal position, and therefore there was no fulfillment of the elements of the crime of fraud, and because the elements of the crime were not fulfilled, the determination of the debtor as a suspect was not appropriate. In addition, with the existence of a deed of peace which is an agreement, it is the competence of civil law, not the competence of criminal law.