Perkembangan dunia usaha yang dinamis semakin mendorong banyak perusahaan untuk melakukan pengambilalihan saham untuk meningkatkan efesiensi pasar. Berkaitan dengan hal ini, rezim hukum persaingan usaha nasional mewajibkan setiap tindakan pengambilalihan saham yang telah memenuhi ambang batas tertentu untuk melakukan notifikasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini menemukan bahwa hingga tahun 2019, KPPU telah mengeluarkan 700 (tujuh ratus) pertimbangan dalam urusan notifikasi tersebut. Namun diketahui bahwa dari jumlah tersebut tidak sedikit pula perusahaan yang masih belum memahami aturan terkait notifikasi. Hal ini sangat fatal, karena KPPU akan mengenakan sanksi denda dari setiap keterlambatan notifikasi oleh perusahaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa keterlambatan notifikasi tersebut dapat dicegah dengan memaksimalkan peran notaris. Notaris dengan salah satu kewenangannya untuk membuat akta pengambilalihan saham perusahaan diharapkan dapat ikut mengambil peran sebagai pintu utama untuk mencegah terjadinya keterlambatan notifikasi tindakan pengambilalihan saham perusahaan kepada KPPU. Selain itu notaris juga berwenang untuk melakukan penyuluhan hukum sehubungan dengan akta yang dibuatnya. Oleh karenanya, penyuluhan hukum mempunyai urgensi yang sangat vital dalam proses pengambilalihan saham perusahaan. Salah satunya adalah memberi informasi terhadap para penghadap bahwa terdapat ketentuan mengenai notifikasi pengambilalihan saham kepada KPPU. Metode penelitian ini berbentuk yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris, dengan menitikberatkan pada penggunaan data sekunder serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini diketahui bahwa notaris wajib memberikan penyuluhan hukum kepada para pelaku usaha selaku penghadap yang akan melakukan tindakan pengambilalihan saham perusahaan. Notaris juga wajib mengelaborasi ketentuan mengenai tindakan pengambilalihan saham dari sudut pandang hukum persaingan usaha.<

---

The dynamic development of the business world has increasingly encouraged many companies to do shares acquisition to increase market efficiency. In this regard, the Indonesian business competition law requires every shares acquisition that has met certain thresholds to notify the Indonesia Competition Commission (KPPU). This aims to prevent the potential of unfair business competition practices to occur. This research found that until 2019, KPPU had issued 700 (seven hundred) considerations in matters of notification. However, it is known that of this number there are so many companies that still do not understand the rules regarding notifications. This is very important, because KPPU will impose fines for every late notification by the company. This study also found that late in notifications can be prevented by maximizing the role of the notary. It is expected that a notary with one of his powers is to make a deed of company shares acquisition to take on the role of being the main door to prevent late in notification of the company shares acquisition to KPPU. In addition, the notary is also authorized to conduct legal counseling in connection with the deed he made. Therefore, legal counseling has a very vital urgency in the process of taking over company shares. One of them is to provide information to the appearers that there is a provision regarding notification of share acquisition to KPPU. This research method is in the form of normative juridical which is explanatory, with an emphasis on the use of secondary data and using primary and secondary legal materials. The results of this study note that notaries are required to provide legal counseling to business actors as appearers who will take action to take over company shares. The notary is also required to elaborate on the provisions concerning the act of taking over shares from the point of view of business competition law.