Dalam praktik publikasi putusan di Indonesia, masih terdapat penyimpangan dalam praktik publikasi putusan perkara pidana anak yang persidangannya tertutup untuk umum, di mana terdapat putusan yang dipublikasikan di situs Direktori Putusan Mahkamah Agung tanpa pengaburan identitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif untuk menelaah perbandingan sistem publikasi putusan di Indonesia dengan Belanda dan Estonia, praktik publikasi putusan perkara pidana anak yang persidangannya tertutup untuk umum di Indonesia ditinjau dari perlindungan terhadap hak anak dalam sistem peradilan pidana anak, serta upaya untuk mengembalikan perlindungan hukum terhadap penyimpangan praktik publikasi putusan perkara pidana anak. Penelitian ini menemukan bahwa jika dibandingkan dengan Belanda dan Estonia, Indonesia memiliki kelemahan dalam sistem publikasi putusan berupa ketidakselarasan dalam kerangka hukum publikasi putusan. Kelemahan tersebut berperan dalam mengakibatkan terjadinya penyimpangan praktik publikasi putusan perkara pidana anak yang melanggar hak atas privasi anak dalam sistem peradilan pidana dan mencederai esensi persidangan tertutup untuk umum. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan mekanisme hukum untuk menangani masalah ini, masih terdapat mekanisme lain yang dapat ditempuh, yakni mengajukan permohonan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau dengan mekanisme administrasi pemerintahan, yakni gugatan terhadap Tindakan Administrasi Pemerintahan atau onrechmatige overheidsdaad.

---

In the publication of court decisions in Indonesia, there are irregularities in publication of decisions involving juveniles, where decisions are published on the Supreme Court's Directory of Decisions website without obscuring the identity of juveniles. This study uses juridical-normative method to examine comparisons of the publication of decisions system in Indonesia with the Netherlands and Estonia, the practice of publication of decisions on juvenile criminal cases conducted in closed trials in Indonesia in terms of the protection of children's rights in the juvenile justice system, and efforts to restore legal protection against irregularities in publication of decisions on juvenile criminal cases. This study found that when compared to the Netherlands and Estonia, Indonesia has a disharmony in the legal framework for publication of decisions. The disharmony plays a role in causing irregularities in the publication of juvenile criminal case decisions that violate the juvenile’s right to privacy and the essence of closed trials. Although the Indonesian Criminal Code of Procedure does not provide a legal mechanism to deal with this problem, there are still other mechanisms, namely by submitting a request to the Information and Documentation Management Officer or with a government administration mechanism, namely lawsuits on Government Administrative Actions or onrechmatige overheidsdaad.