Kebijakan alih komando dan pengendalian pada Yonzipur 11/DW sebagaimana Keputusan Kasad Nomor Kep/683/IX/2020 merupakan langkah penting untuk melengkapi Kodam Jaya yang tidak memiliki satuan Zeni setingkat Batalyon. Akan tetapi, kebijakan ini masih belum mencapai kondisi ideal yang ditentukan. Tesis ini bertujuan menganalisis apa faktor yang mempengaruhi dan bagaimana hasil dari penerapan kebijakan tersebut. Proses penelitian menggunakan pendekatan positivisme dan metode kualitatif, dengan model implementasi Grindle (1980). Penelitian ini menunjukkan enam dimensi dari variabel isi kebijakan yaitu kepentingan terhadap kebijakan, manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana kebijakan dan sumber daya, menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan alih kodal tersebut. Pada variabel konteks implementasi, tingkat kewenangan dan strategi yang dijalankan, karakteristik institusi serta kepatuhan dan daya tanggap juga menjadi faktor yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan ini. Konteks lingkungan militer memperbesar kemungkinan terlaksanakanya kebijakan ini karena adanya rantai komando yang kuat, sehingga menjadikan kebijakan ini berjalan ke arah progresif ditunjukkan dengan peningkatan persentase pemenuhan validasi organisasi sesuai ketentuan Organisasi dan Tugas Yonzipur. Dari segi hasil penerapan kebijakan, kebijakan ini memberikan dampak gelar kekuatan yang ideal di tingkat Kodam Jaya sehingga meningkatkan optimalisasi penugasan pengamanan di wilayah Kodam Jaya. Dari penelitian ini, terdapat dua hal penting untuk menjadi perhatian peneliti dan pengambil kebijakan. Penelitian lanjutan dapat melihat sejauh mana karakter satuan validasi organisasi memberikan pengaruh terhadap berhasil atau tidaknya kebijakan tersebut. Di sisi lain, pengambil kebijakan perlu mempertimbangkan validasi organisasi dengan mempertimbangkan tingkat kesiapan dan kemungkinan kendala dan hambatan yang dapat terjadi.

---

The policy of command and control transferring of Yonzipur 11/DW as stated in Kasad Decree Number Kep/683/IX/2020 is an important step to complement the Jayakarta Military Command (Kodam Jaya), which has not had an Engineer unit at the Battalion level so far. However, this policy still has not reached the specified ideal conditions. This thesis aims to analyze what factors influence and how the results of the implementation of these policies. The research process uses a positivism approach and qualitative methods, with the Grindle (1980) implementation model. This study shows that the six dimensions of the policy content variables are interest in the policy, types of benefits, desired degree of change, location of decision making, policy implementers and resources, are factors that influence the implementation of the capital transfer policy. In the implementation context variable, the level of authority and strategy implemented, the characteristics of the institution as well as compliance and responsiveness are also factors that influence the implementation of this policy. The context of the military environment increases the possibility of implementing this policy because of a strong chain of command, so that this policy moves in a progressive direction as indicated by an increase in the percentage of fulfilling organizational validation according to Yonzipur's Organization and Duties. In terms of the results of implementing the policy, this policy has the effect of creating an ideal force at the Kodam Jaya level so that it increases the optimization of security assignments in the Kodam Jaya area. From this research, there are two important things to be noticed by researchers and policy makers. Further research can see to what extent the character of the organizational validation unit influences the success or failure of the policy. On the other hand, policy makers need to consider organizational validation by considering the level of readiness and possible obstacles and obstacles that may occur.