Penelitian ini membahas mengenai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai instrumen investasi syariah dan penghimpun dana oleh pemerintah. Pasal 25 UU SBSN menetapkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga lain yang berwenang harus menetapkan fatwa bagi SBSN. Namun, terdapat kekurangan dalam pengaturan ini karena tidak ada kualifikasi dan hubungan kedudukan antara lembaga berwenang, menyebabkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan wawancara dengan DSN MUI dan ahli fatwa untuk membahas pengaturan kualifikasi dan kedudukan lembaga dan dampak dari Pasal 25 UU SBSN. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat empat unsur dari Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI yang dapat dijadikan pedoman kualifikasi dari lembaga yang berwenang menetapkan fatwa, yaitu: 1. pengurus lembaga berkompetensi secara keilmuan islam; 2. lembaga independen; 3. Fatwa ditetapkan secara jama’I (kolektif); 4. diberikan kewenangangan oleh negara. Lalu, penelitian ini juga menunjukan bahwa dalam praktiknya di Indonesia memang ada hubungan hirarkis antara lembaga keislaman di Indonesia dimana fatwa dari DSN MUI akan diprioritaskan.

---

This study discusses State Sharia Securities (SBSN) as a sharia investment instrument and fundraising by Article 25 of the SBSN Law stipulates that the Indonesian Ulema Council (MUI) or other authorized institutions must issue a fatwa for SBSN. However, there are deficiencies in this arrangement because there is no qualification and position relationship between the competent authorities, causing legal uncertainty. This research uses a normative juridical approach and interviews with DSN MUI and Fatwa experts to analyze the setting of qualifications and institutional positions. It also discusses the impact of Article 25 of the SBSN Law. The results of this study indicate that there are four elements of the MUI's National Sharia Council (DSN) which can be used as qualification guidelines for institutions authorized to issue fatwas, namely: 1. Administrators of institutions with competence in Islamic scholarship; 2. independent institutions; 3. Fatwas are issued collectively; 4. they are given authority by the state. Then, this research also shows that in practice in Indonesia there is indeed a hierarchical relationship between Islamic institutions in Indonesia where fatwa from DSN MUI will be prioritized.