Pegawai yang melakukan tindak pidana dan penyelewengan dapat di berhentikan dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang menjadi masalah adalah banyak Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan merasa dirinya masih layak untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, padahal sudah terbukti menjadi pelaku tindak pidana dan mendapatkan hukuman berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Di dalam Undang Undang Aparatur Sipil Negara belum menjelaskan secara rinci mengenai sanksi admnistrasi kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana narkotika.Kejahatan Narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa dan merupakan tindak pidana khusus, tindak pidana khusus berbeda dengan tindak pidana biasa dan pengaturannya juga berbeda dengan aturan pidana biasa. Untuk itu dibutuhkan aturan jelas mengenai tidak pidana narkotika yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah doctrinal. Tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis Sanksi Administrasi Pegawai Negeri Sipil yang terlibat kasus pidana narkotika di Indonesia. Selain itu, memberikan analisis mengenai konsep Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana narkotika di Indonesia berdasarkan Peraturan Perundang Undangan dan menganalisis penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil terkait kasus pidana narkotika. Hasil dari penelitian adalah bahwa terdapat inkonsistensi antara Undang Undang kepegawaian dengan peraturan pendelegasiannya,serta dalam Hukum Kepegawaian di Indonesia masih belum membahas tentang tindak pidana berulang terutama dalam tindak pidana khusus berupa tindak pidana narkotika. Selain itu,  Hakim di Indonesia  memiliki perbedaan pendapat mengenai tindak pidana berencana dan tidak berencana, ada hakim yang mengganggap tindak pidana narkotika adalah tindak pidana berencana namun ada juga yang mengganggap narkotika adalah tindak pidana tidak berencana.

---

Civil Servants who commit criminal offenses and fraud can be terminated from their position as Civil Servants, the problem is that many dismissed Civil Servants feel that they are still eligible to become Civil Servants, even though they have been proven to be perpetrators of criminal acts and received sentences based on judicial decisions that are legally binding. The Law on State Civil Apparatus has not explained in detail about administrative sanctions for Civil Servants who commit narcotics crimes. Narcotics crimes are extraordinary crimes and are special crimes, special crimes are different from ordinary crimes and their arrangements are also different from ordinary criminal rules. For this reason, clear rules are needed regarding narcotics crimes committed by Civil Servants. The method used in this study is doctrinal. The purpose of this study is to analyze the administrative sanctions of civil servants involved in narcotics criminal cases in Indonesia. In addition, providing analysis of the concept of Disciplinary Punishment of Civil Servants who commit narcotics crimes in Indonesia based on laws and regulations and analyze the imposition of disciplinary punishment for Civil Servants related to drug criminal cases. The result of the study is that there are inconsistencies between the Civil Service Law and its delegation regulations, and in the Civil Service Law in Indonesia still does not discuss repeated crimes, especially in special crimes in the form of narcotics crimes. . In addition, judges in Indonesia have different opinions regarding premeditated and unplanned crimes, there are judges who consider narcotics crimes to be premeditated crimes but there are also those who consider narcotics to be unplanned crimes.