Special Purpose Acquisition Companies (SPAC) belakangan ini menjadi salah satu bentuk perusahaan yang dijadikan alternatif bagi Perseroan Terbatas (PT) tertutup menjadi PT Terbuka. Praktik ini awalnya berkembang dari bentuk blank check companies yang sarat akan penipuan pada tahun 1980-an. Oleh karena itu, tulisan ini merasa bahwa ada banyak aspek-aspek perlindungan investor yang harus diperhatikan agar kejadian penipuan sebagaimana yang terjadi pada tahun 1980-an tidak terulangi lagi dalam bentuk SPAC, sembari masih memberikan opsi alternatif penawaran umum perdana yang masih memadai. Indonesia sendiri sekarang telah merancang peraturan perundang-undangan untuk mengatur praktik SPAC. Oleh karena itu, karena pengaturan khusus yang mengatur SPAC belum ada di Indonesia, tulisan ini juga akan melihat dari pengaturan dan praktik yang berkembang di Amerika Serikat agar dapat menjadi saran bagi pembentuk peraturan perundang-undangan. Metode yang dipilih dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif dengan menelaah aspek-aspek hukum perlindungan investor yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Kemudian, dari sana akan ditarik kesimpulan mengenai pengaturan baru apa saja yang harus dibuat dan kaidah apa saja yang harus disempurnakan untuk mengakomodasi perlindungan investor SPAC. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah pada dasarnya Indonesia sudah memiliki beberapa fondasi perlindungan investor publik yang sudah dapat mengakomodasi kebutuhan SPAC. Namun, Indonesia masih harus menginkorporasikan beberapa ketentuan perlindungan investor yang spesifik seperti jendela waktu. Selanjutnya, Indonesia juga dapat memperkuat pengaturan yang berhubungan dengan konflik kepentingan mengingat terdapatnya konflik kepentingan yang inheren di dalam SPAC.

---

Special Purpose Acquisition Companies (SPAC) have recently become a company form that is used as an alternative for a private Limited Liability Company (PT) to become a Public PT. The practice originally evolved from a form of fraud-ridden blank check companies in the 1980s. Therefore, this paper suggests that there are many aspects of investor protection that must be considered so that fraud incidents, such as those that occurred in the 1980s, are not repeated in the form of SPACs, while still providing adequate alternative initial public offering options. Indonesia itself has now drafted a law to regulate SPAC practices. Therefore, because there are not yet specific arrangements governing SPACs in Indonesia, this paper will also look at the regulations and practices that have developed in the United States to serve as a suggestion for the regulation drafters. The method chosen in this paper is juridical-normative, done by examining aspects of investor protection law in force in Indonesia today. Then this thesis will conclude on what new arrangements should be made and what rules should be refined to accommodate SPAC investor protection. The conclusion that can be drawn from writing this thesis is that fundamentally Indonesia already has several public investor protection foundations that can accommodate the needs of SPACs. However, Indonesia still has to incorporate some specific investor protection provisions such as time windows. Furthermore, Indonesia can also strengthen regulations related to conflicts of interest given the inherent conflicts of interest present in SPACs.