Penelitian ini bertujuan menganalisis larangan privatisasi anak perusahaan BUMN Migas yang termasuk dalam kategori BUMN yang dilarang diprivatisasi. UUD 1945 pada Pasal 33 mengatur sebuah keharusan agar negara berperan dalam perekonomian rakyatnya. Ketentuan tersebut mengesahkan negara untuk mencampuri kegiatan perekonomian dengan memberi hak penguasaan kepada negara atas cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak serta hak atas bumi, air dan kekayaan alam negara dalam rangka kemakmuran rakyat. Hak penguasaan negara tersebut dilaksankan dengan pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Demi mencapai tujuan dari pembentukan BUMN oleh negara, BUMN memiliki hak untuk membentuk anak perusahaan. Dalam perkembangannya, pertumbuhan BUMN tidak secara merata menunjukan peningkatan yang signifikan. Berbagai strategi diciptakan pemerintah dalam rangka mempertahankan eksistensi BUMN dan meningkatkan pertumbuhanya yaitu dengan salah satunya adalah privatisasi. Kebijakan privatisasi dilaksanakan oleh BUMN dengan penjualan saham milik negara kepada publik. Selain kebijakan yang memperbolehkan privatisasi dilakukan oleh BUMN, terdapat juga kebijakan yang melarang BUMN melaksanakan privatisasi salah satunya pada sektor Migas. Namun, larangan pelaksanaan privatisasi hanya dapat diberlakukan terhadap BUMN. Tidak terdapat pengaturan terkait penjualan saham milik anak perusahaan BUMN apakah termasuk sebagai privatisasi atau bukan privatisasi sehingga pemberlakuan larangannya tidak memiliki kepastian hukum. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan studi dokumen atau studi kepustakaan dengan bahan hukum peraturan perundang-undangan. Kemudian, penulis menggunakan pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa anak perusahaan BUMN yang pada awalnya merupakan BUMN dapat memiliki perlakuan yang sama dengan BUMN serta larangan privatisasi terhadapnya dapat diberlakukan.

---

This study is based on the analysis of the ban on the mixing of oil and gas companies that are included in the parts of SOEs are prohibited from assembling. The 1945 Constitution in Article 33 stipulates that the state must make a contribution to the economy of its people. These provisions allow the state to interfere in economic activities by granting state rights over essential manufacturing sectors and controlling the livelihoods of many people as well as rights over land, water and natural resources of the state in terms of the economy. of people. The right to govern the state is exercised through the establishment of a State -Owned Company (BUMN). To achieve the goal of BUMN establishment by the state, BUMN has the right to establish branches. In its development, the growth of SOEs has not been significant. The government has put in place various strategies to maintain followers and drive growth, one of which is distribution. ' atasia. The policy is implemented by SOE through the sale of government shares to the public. In addition to the policies that allow the Private Sector to implement, there are also policies that prohibit SOEs from implementing the privatization, which is part of the oil and gas sector. However, the ban on the implementation of the merger may apply to SOEs. There is no instruction regarding the sale of shares of the SOE subsidiary, whether jointly or not, so that there is no legal guarantee. the execution of that order. The author uses traditional legal research methods by conducting archival research or researching literature and legal and legal materials. The author then applies a policy and a legal system. Based on the results of the study, it was found that the branches of the former SOEs could have the same approach as the SOEs and could enforce the ban. of integration.