Disertasi ini menelaah sistem ideologi khas bangsa Indonesia, yaitu Sosio-Demokrasi Pancasila. Sistem ideologi sosio-demokrasi Pancasila dicita-citakan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Realitas di tengah masyarakat sekarang, ada ketimpangan sosial dan jurang yang tajam antara yang miskin dan yang kaya. Penyebabnya adalah bangsa ini belum mempraktekan secara sempurna sistem sosio-demokrasi Pancasila sebagai yang digagas oleh para Bapak Pendiri Bangsa. Karena itu diperlukan upaya untuk menggali kembali nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sistem sosio-demokrasi Pancasila. Penggalian ini, setidaknya, untuk mencapai dua tujuan. Pertama, mengkaji asumsi-asumsi terkait demokrasi khas Indonesia yang menurut Sukarno mencari keberesan politik dan ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rezeki. Artinya, menurut Sukarno sosio-demokrasi ini bisa menghasilkan kesejahteraan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sosio-demokrasi itu sendiri, seperti juga demokrasi liberal, adalah sistem yang dapat terjadi pembaruan di dalamnya, adaptasi dengan kehendak zaman. Kedua, melakukan penafsiran terhadap sosio-demokrasi dan asumsi-asumsi di dalam konsep sosio-demokrasi tersebut. Teks ditafsirkan dengan mengikutsertakan horison penulis. Konsep-konsep sosio-demokrasi yang lahir di era awal kemerdekaan Republik Indonesia ditafsirkan ulang di era sekarang ini. Dengan menggunakan metode hermeneutika Gadamer, peneliti menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip dalam sosio-demokrasi Pancasila dapat menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

---

This dissertation examines the typical ideological system of the Indonesian nation, namely the socio-democracy of the Pancasila. The ideological system of Socio-democracy of Pancasila aspires to create a prosperous and socially just Indonesian society. The reality in today's society is that there is social inequality and a sharp gap between the poor and the rich. The reason is that this nation has not perfectly practiced the Pancasila socio-democratic system as initiated by the Founding Fathers. Because of this, efforts are needed to exhume the noble values embodied in the Pancasila socio-democratic system. This excavation, at least, to achieve two goals. First, it examines assumptions related to typical Indonesian democracy which, according to Sukarno, seeks political and economic order, state order and livelihood order. This means, according to Sukarno, this socio-democracy can produce socially just welfare for all Indonesian people. Socio-democracy itself, like liberal democracy, is a system that can be reformed within, adapting to the will of the times. Second, interpreting socio-democracy and the assumptions in the socio-democratic concept. The text is interpreted by including the author's horizon. The concepts of socio-democracy that were born in the early era of the independence of the Republic of Indonesia are reinterpreted in the current era. Using Gadamer's hermeneutic method, the researcher concludes that the principles of Pancasila socio-democracy can create social welfare and justice for all Indonesian people.