Tesis ini membahas orkes dangdut gerobak yang seringkali diasosiasikan dengan kalangan kelas bawah dan tindakan pelecehan seksual, erotisme, dan kriminalitas. Konstruksi pemaknaan negatif tersebut dimunculkan melalui narasi yang dibangun oleh media mainstream, yakni film dan media massa. Bermula dari konstruksi pemaknaan terhadap musik dangdut yang dipandang sebagai musik kelas bawah, hingga praktek konser langsung orkes dangdut yang ditampilkan oleh biduan dangdut yang cenderung menonjolkan beberapa anggota tubuhnya. Atributisasi sebagai pengamen juga membuat kelompok ini dilarang eksis di ruang publik. Dengan berbagai argumentasi dan kreativitas, Uca dan kelompok orkes dangdut gerobak Pelangi sedang bernegosiasi dengan aparat pemerintah daerah agar mereka tetap eksis di ruang publik untuk mencari nafkah dengan cara menolak atributisasi sebagai pengamen. Mereka juga membuat karya untuk menegaskan bahwa mereka ingin disebut sebagai musisi dari pada sebagai pengamen. Kontestasi identitas antara personel orkes dangdut gerobak dengan pihak pemerintah juga terjadi di ruang urban Jakarta. Ada praktek kepengaturan yang dilakukan oleh aparat pemerintah kepada kelompok orkes dangdut gerobak, namun praktek kepengaturan tersebut ternyata berjalan secara lentur, penuh dengan proses negosiasi dan tidak represif, Data diperoleh dengan pendekatan etnografi (field study) termasuk in-depth interview di Baladewa, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat dari bulan April 2016 sampai dengan Mei 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa narasi yang dikonstruksi oleh media mainstream cenderung berbeda dengan narasi yang dibangun oleh orkes dangdut gerobak yang dalam hal ini diwakili oleh Uca dan personelnya. Orkes dangdut gerobak memunculkan narasi moralitas disaat media mengonstruksinya dengan narasi kriminalitas dan seksualitas. Relasi kuasa antara orkes dangdut gerobak dengan pihak pemerintah juga cenderung lentur, kelompok tersebut dilarang oleh Peraturan Daerah identitasnya dianggap sebagai pengamen, sedangkan pada prakteknya pihak aparat pemerintah masih mempunyai simpati dan empati terhadap kelompok orkes dangdut gerobak.

---

This thesis discusses the dangdut gerobak orchestra which is often associated with the lower class and acts of sexual harassment, eroticism, and crime. The construction of negative meaning is raised through narratives built by the mainstream media, namely films and mass media. Starting from the construction of meaning for dangdut music which is seen as low-class music, to the practice of live concerts by dangdut orchestras performed by dangdut singers who tend to highlight some of their body parts. Attributing as buskers also makes this group prohibited from existing in public spaces. Using various arguments and creativity, Uca and the Pelangi dangdut orchestra group are negotiating with local government officials so that they can continue to exist in public spaces to earn a living by rejecting the attributes of buskers. They also create works to emphasize that they want to be called musicians rather than buskers. Identity contestation between the personnel of the dangdut gerobak orchestra and the government also occurs in the urban space of Jakarta. There is a regulatory practice carried out by government officials against the dangdut gerobak orchestra group, but this regulatory practice turns out to be flexible, full of negotiation processes and not repressive. The data were obtained using an ethnographic approach (field study) including in-depth interviews in Baladewa, Tanah Tinggi, Central Jakarta from April 2016 until May 2017. The results of this study indicate that the narrative constructed by the mainstream media tends to be different from the narrative constructed by the dangdut gerobak orchestra, which in this case is represented by Uca and its personnel. The dangdut gerobak orchestra creates a narrative of morality when the media constructs it with a narrative of crime and sexuality. The power relationship between the dangdut gerobak orchestra and the government also tends to be flexible, the group is prohibited by regional regulations from being considered a busker, while in practice government officials still have sympathy and empathy for the dangdut gerobak orchestra group.