Fenomena urbanisasi mendorong terjadinya perubahan tata guna lahan di wilayah perkotaan, terutama di wilayah perkembang seperti Kota Tasikmalaya sehingga dapat berdampak pada penyediaan RTH. Pentingnya berbagai fungsi RTH, pemenuhan RTH 30% perlu segera dilakukan, karena tantangan dalam pemenuhan RTH terus meningkat seiring dengan terus berkembangnya kota terutama semakin tingginya biaya pembebasan lahan. Dalam penelitian ini dilakukan analisis terkait dengan kondisi RTH, status kepemilikan RTH, wilayah prioritas dan rencana pengembangan RTH yang dilakukan oleh pemerintah kota sehingga dapat disusun konsep pemenuhan RTH yang sesuai untuk Kota Tasikmalaya. Metode analisis yang digunakan didalam penelitian ini ialah menggunakan analisis spasial, pengamatan lapangan wawancara dengan stake holder dan serta analisis dokumen peraturan daerah. Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa total RTH di Kota Tasikmalaya masih relatif tinggi yaitu 12.097 hektar atau 66% dari total wilayah, namun terdapat tren penurunan dari tahun 2014 hingga tahun 2021 yang diakibatkan oleh adanya alih fungsi lahan. Total RTH publik ialah seluas 131,9 hektar atau 0,7% dari total luas wilayah. Di wilayah priortias perlu dilakukan perbaikan komposisi vegetasi. Pemerintah kota telah memiliki rencana yang baik namun belum hasil implementasinya belum maksimal, sehingga perlu melibatkan instansi yang tidak terlibat langsung dalam pemenuhan RTH.

---

The urbanization accelerates the change of land use in urban areas, especially in developing city such Tasikmalaya, which could impact the provision of Urban Green Space (UGS). Due to its crucial functions, the fulfillment of 30% UGS needs to be done immediately, the challenges in UGS provision are progressing along with the increasing cost of land acquisition. In this study, an analysis was carried out related to the condition of UGS, ownership, priority areas and its development plans carried out by the city government so that a suitable UGS provision concept can be developed. The analytical method used in this research are spatial analysis, field observations, interviews with stake holders and analysis of local regulations documents. The result show that the total UGS in Tasikmalaya is 12,097 hectares or 66% of the total area, but depleting trend from 2014 to 2021 was indentified, mainly due to land conversion. The total UGS owened by goverment is 131.9 hectares or 0.7% of the total area. In priority areas it is necessary to improve the vegetation composition. The city government already has relatively positive UGS provision plan, but the implementation is still not very optimal. It is necessary to involve other goverment official that are not directly involved in UGS provision to increase public awareness and improve provision process for future development.