Tesis ini diangkat dan mengambil studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 29/Pid.B/2020/PN.Pwk dan terfokus pada perbuatan Notaris yang melaksanakan permintaan klien yang bukan merupakan bagian dari tugas dan kewenangannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, yang akibat kesalahan Notaris dalam proses pelaksanaan permintaan kliennya tersebut menimbulkan terpenuhinya unsur pelanggaran/tindak pidana oleh Notaris. Pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah mengenai perlakuan Notaris berkaitan dengan penguasaan barang milik kliennya berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), bentuk halangan keperdataan atas barang yang timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh Notaris sehingga lahirnya penggelapan, serta tanggung jawab dan akibat hukum Notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan. Untuk menjawab masalah tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif, serta tipologi penelitiannya adalah deskriptif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil analisa adalah bahwa perlakuan Notaris berkaitan dengan penguasaan barang milik kliennya tidak diatur secara eksplisit sebagai bagian kewenangan Notaris yang diatur dalam ketentuan UUJN. Perbuatan penggelapan barang milik kliennya yang dilakukan Notaris dalam melaksanakan jabatannya berarti telah menghalangi hak keperdataan kliennya, sehingga Notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara pidana dengan penjara karena telah melanggar Pasal 374 KUHP mengenai tindak pidana penggelapan, secara perdata yaitu dengan membayar ganti kerugian kepada kliennya karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yang diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata dan secara administratif yaitu sanksi pemberhentian dengan tidak hormat karena telah melanggar Sumpah Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

---

This thesis is appointed and takes a case study of the Purwakarta District Court Decision No. 29/Pid.B/2020/PN.Pwk and focused on the actions of a Notary who carries out client requests that are not part of his duties and authorities as stipulated in law, which as a result of the Notary's guilt in the process of implementing his client's request has resulted in the fulfillment of the element of violation/a criminal act by a Notary. The main problem in this thesis is how the authority of the Notary regarding the control of the property of his client based on the provisions of Law No. 30 of 2014 on the Position of Notary (UUJN), what are the forms of civil obstruction of the goods that arise in the legal relationship between the Notary and his client so that embezzlement is born, as well as the responsibility and legal consequences of the Notary who commits the crime of embezzlement. The research method used in this thesis is a normative juridical research, and the research typology is descriptive. The data analysis method used in this research is qualitative. The result of the analysis is that the Notary's treatment relating to the control of his client's property is not explicitly regulated as the Notary's authority as regulated in the provisions of UUJN. The act of embezzlement of his client's property by a notary in carrying out his position means that it has obstructed the civil rights of his client, so that the notary must be accountable for his actions properly with imprisonment for violating Article 374 of the Criminal Code regarding criminal acts of embezzlement, in a civil manner, namely by compensating his client for having committing an unlawful act that respects Article 1365 of the Civil Code and administratively, namely the sanction of dismissal by having violated the Notary's Oath of Office and the Notary's Code of Ethics.