Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai perusahaan utilitas publik milik negara, memainkan peran penting dalam kelistrikan di Indonesia. Dalam konteks restrukturisasi, perjanjian kontraktual utang menjadi acuan dan untuk itu klausul-klausul yang tertulis sangatlah berpengaruh. Salah satu klausul yang paling penting dalam kontraktual adalah klausul pari passu. Namun saat ini PLN belum mengimplementasikan konsep pari passu yang sudah diperbarui oleh IMF, dan masih menerapkan konsep pembayaran ratable kepada setiap krediturnya. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana menerapkan konsep baru dengan menunjukkan kebutuhan organisasi, serta bagaimana dampak dari implementasi konsep tersebut. Dengan menggunakan metode Kotter's 8-Step Change Model, memberikan hasil cara penerapan konsep pari passu baru yang detail dan relevan untuk diaplikasikan di PLN.

---

As a state-owned public utility, Perusahaan Listrik Negara (PLN) is crucial to Indonesia provision of energy. The debt contractual agreement becomes a reference in the context of restructuring, and for that reason, the written terms have a significant impact. The pari passu provision is among the most significant parts of the contract. However, as of right now, PLN is still using the ratable payments to creditors idea rather than the pari passu concept that has been modified by the IMF. By demonstrating the demands of the organization and the effects of applying the idea, the research aims to demonstrate methods to implement a new concept. It offers findings to suggest implementing the new pari passu idea, which is comprehensive and applicable to PT PLN, by applying Kotter's 8-Step Change Model technique.